Ambon, Wartamaluku.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga 2019 yang di pusatkan di Hotel Santika Kota Ambon, Rabu 19/3/2019.
Menurut Plh Gubernur Maluku Hamin Bin Taher saat membuka acara tersebut mengatakan pelaksanaan Rakerda peogram kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga merupakan satu langka strategis dalam dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan pengendalian penduduk dan kelaurga berencana.
Lanjutnya, BKKBN sebagai institusi yang menangani kependudukan dan keluarga berencana, pendekatan siklus kehidupan keluarga yaitu sejak masa Janin dalam kandungan hingga masa usia lanjut harus dapat menjawab tantangan dan kontribusi terhadap era revolusi indistri 4.0.
Karena itu, Rakerda ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mulai mengidetifikasikan sinergitas kegiatan dari dinas/ instansi terkait yang diperlukan dalam rangka mengantisivasi laju pertumbuhan penduduk yang belum di imbangi dengan peningkatan kualitas penduduk Maluku.” ujarnya.
“Saya minta kepada OPD/KB kabupaten/Kota selaku pelaku program dan pengendalian di lapangan , agar melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah kabupaten/kota, sehingga program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) menjadi prioritas di daerah dan mendapat pembinaan yang berkesinambungan oleh pemerintah daerah setempat.”Ujarnya.
Selain itu, saya juga berharap BKKBN dan OPD Kabupaten/Kota terus meningkatakan koordinasi dengan dinas instasi untuk melaksanakan intervensi program baik pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas keluarga untuk meningkatkan akses dan kualitas keluaga berencana dan kesehatan reprodukasi, agar terwujud keluarga sejajtera berkualitas.”Cetusnya.
Menurut dia program tahapan kehidupan ini,ada dalam layanan publik berupa pusat pelayanan keluarga sejahtera.Maka Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) akan menjadi parameter ketahanan dan kesejahteraan keluaraga Indoneia dan terutama di Provinsi Maluku.
Karena itu, untuk menjaga kesinambungan program KKBPK maka,BKKBN telah mengalih statuskan 15.137 tenaga PKB/PLKB dari ASN daerah menjadi ASN pusat,sedangkan untuk Provinsi Maluku sebanyak 108 orang.Dengan rasio 1 : 6,keterlibatan masyarakat pedesaan dan perkotaan dinilai strategis.
“Untuk itu saya berharap kita semua dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan kulitas penduduk terutama di Provinsi Maluku,sesuai arahan pembangunan,yang mana BKKBN merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang turut pada upaya pencapaian agenda prioritas pembagunan (nawacita),”Tuturnya
