Ambon, Wartamaluku.com – DPW PKB Maluku bersama Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi/Forkonas PP-DOB akan mendorong kebijakan Moratorium DOB Parsial agar dapat diterapkan di Maluku.
“Kita di PKB dan Forkonas telah menyusun grand disain Moratorium Parsial, agar pemerataan pembangunan dan distribusi kesejahteraan dapat optimal, khususnya di daerah-daerah yang tinggi angka kemiskinannya, seperti di Maluku”, ungkap Ketua Umum Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi/Forkonas PP-DOB) Syaiful Huda dalam acara diskusi online yang diselengarakan oleh DPW PKB Maluku, tanggal 7 April 2021.
Dikatakan Huda, penerapan Moratorium Parsial ini bertujuan sebagai prakondisi menuju moratorium umum. Karena bila moratorium seketika dicabut sekarang, maka akan menjadi beban bagi negara.
“Ini adalah prakondisi sebelum pencabutan moratorium secara umum. Karena bila seketika kita menuntut agar moratorium dicabut maka ada ratusan DOB yang antri. Sehingga ini akan menjadi problem bagi anggaran negara” Kata Huda yang juga adalah Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB.
Upaya meloloskan agenda Moratorium Parsial lantas mendapat respon positif dari para panelis diskusi. Basri Damis selaku inisiator diskusi dan Ketua DPW PKB Maluku mengusulkan agar para – para tokoh pemekaran yang tergabung dalam konsorsium pemekaran dapat menyatukan visi, bersinergi dan membangun komunikasi agar dapat sama-sama memperjuangkan moratorium parsial di Maluku.
“Moratorium parsial ini menjadi peluang yang dapat kita optimalkan. Olehnya itu kita dari DPW PKB siap mendukung penuh realisasi DOB dengan menginisiasi pendirian Rumah Aspirasi DOB” Jelas Basri Damis.
Ditambahkan pula Rumah Aspirasi DOB Maluku akan menjadi ruang koordinasi dan konsolidasi bagi konsorsium-konsorsiun untuk menyiapkan seluruh syarat-syarat formil, mematangkan opini publik dan konsolidasi politik.
“PKB akan mendukung secara politik perjuang ini dengan mengoptimalkan positioning politik nasional. Khususnya melakukan loby politik yang bersifat top-down. Salah satunya akan berkonsultasi dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan DOB. Kita yakin dan optimis Moratorium Parsial di Maluku akan dikabulkan oleh pemerintah pusat” Tegasnya.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain, Sam Sialana (Ketua Konsorsium Pemekaran Kabupaten Jazirah), Amirullah Lubis (Sekertaris Umum Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya), Hanock Jadera (Ketua Umum Konsorsium Pemakaran Kabupaten Tanimbar Utara), Ruslan Hurasan (Tokoh Jazirah & Anggota DPRD PKB Provinsi Maluku) dan Pieter Piere Temmar (Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah DPW PKB Maluku).
Diskusi bertajuk “Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Masih Perlukah?” diselengarakan oleh Bidang Pemerintahan Dan Otonomi Daerah DPW PKB Maluku.
Diskusi ini terlaksana atas Kerjasama DPW PKB Maluku, Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi/Forkonas PP-DOB, dan Konsorsium-Konsorsium Pemekaran DOB di Maluku. (*).
