Ambon, Wartamaluku.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap, para ASN (Aparatur Sipil Negara) bersikap netral dan tidak boleh mendukung salah satu pasangan dalam Pemilihan Gubernur Maluku. Bila ASN hendak terlibat maka harus mundur atau dipecat.
Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. PKB menegaskan pula ASN harus netral dan dilarang terlibat dalam politik praktis, termasuk menjadi pendukung salah satu pasangan calon tertentu.
Oknum ASN yang terlibat dalam aktivitas partai politik, tim sukses maupun pendukung pasangan calon tertentu, maka pasti diproses hingga ancaman sanksi dipecat.
“Sudah bukan rahasia lagi, kalau ASN terkadang jadi tim sukses pada pilkada/pilgub. Ada juga yang menggunakan fasilitas negara untuk menjalankan kepentingan personal kandidat. Ini pelanggaran berat,manakala oknum ASN terlibat dapat dipecat,”tegas Wakil Ketua DPW PKB Maluku, Jermias Sery.
Sebutnya,sebelumnya pada tahun 2015 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Surat edaran Menpan_RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tersebut merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Semua aturan sudah jelas. ASN tidak boleh terlibat, mengunakan fasilitas atau menghambat pesta demokrasi.
Sanksinya jelas, akan dipecat dengan tidak hormat. Atau bahkan bisa di pidana,” ungkap Sery.
Lebih lanjut Sery dalam keprihatinannya, karena oknum Guru sering jadi tim sukses pemenangan. Hal tersebut akan berpengaruh pada dunia pendidikan yang harusnya netral dan bebas dari politik.
Selain itu, keterlibatan ASN dapat membuat pelayanan publik terabaikan, padahal ASN dibiayai oleh pajak rakyat agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima.
“Guru itu, tugasnya mulia yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa, jadi jangan dibebani dengan kepentingan orang-per orang. Kalau ada kandidat mau bentuk tim sukses maka jangan melibatkan ASN dan oknum ASN sendiri jangan coba-coba melangar aturan.
ASN itu dibiayai oleh pajak rakyat jadi bekerja untuk rakyat bukan untuk kandidat manapun,”ucap Sery .
PKB juga berharap Para Bupati/Walikota untuk tidak melakukan politisasi Birokrasi untuk pemenangan salah satu kandidat calon Gubernur, karena Maluku punya tingkat kerawanan sangat tinggi dalam pilkada Gubernur .
Untuk itu, kepada Bawaslu untuk dapat mengantisipasi tingkat kerawanan dari aspek politisasi birokrasi dan keterlibatan ASN dalam pilkada Maluku . (WM-UVQ)
