Ambon, Wartamaluku.com – BPJS Kesehatan Cabang Ambon sosialisasikan Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Sosialisasi tersebut dikemas melalui media gathering santai sambil ngopi bareng digelar di Neo Coffee & Bistro Ambon, Kamis (6/12).
Dalam paparanya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita menyampaikan beberapa poin penting didalam perpres Nomor 82 tahun 2018 diantaranya terkait kepesertaan bayi baru lahir, penyelesaian tunggakan iuran, manfaat jaminan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, dan rujukan online.
“Didalam perpres nomor 82 tahun 2018 disebutkan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN wajib didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Ada sanksi apabila tidak mendaftarkan bayinya, sanksi akan diatur kemudian melalui peraturan BPJS Kesehatan.” Jelas Afli.
Lebih lanjut mengenai tunggakan iuran, sebelumnya BPJS Kesehatan menerapkan maksimal iuran yang ditagihkan kepada peserta yang menunggak lebih dari 1 tahun dengan batas maksimal tagihan 12 bulan (1 tahun). Meski peserta menunggak iuran 3 tahun, peserta hanya perlu membayar tunggakan tersebut selama 1 tahun saja.
Dengan adanya Perpres 82, peraturan tersebut tidak berlaku lagi mulai tanggal 18 Desember 2018. Perpres 82 merubah aturan yang tadinya jumlah maksimal iuran yang akan ditagihkan adalah 24 bulan.
“Jadi bagi peserta yang sampai saat ini jumlah tagihanya masih 12 bulan, saya sarankan untuk segera melunasinya sebelum tanggal 18 Desember nanti. Karena setelah itu akan terhitung tagihanya bulan ke 13 dan seterusnya.” Tambah Afli.
Sebagai informasi sampai dengan 1 Desember 2018 jumlah peserta JKN di Provinsi Maluku baru mencapai 1.426.462 jiwa atau 77% dari jumlah penduduk 1.857.337 jiwa. Masih ada 23% penduduk Maluku yang belum terjamin kesehatannya yang diantaranya juga adalah masyarakat miskin.
Pada tahun 2018 ini, baru 2 kabupaten di Provinsi Maluku yang telah Cekupan Semesta yaitu Kab Maluku Barat Daya dan Kab Kepulauan Aru, per januari 2019 nanti disusul oleh Kota Tual. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan pada 1 Januari 2019, 8 kabupaten kota dapat segera menyusul untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
