Ambon, Wartamaluku.com – Dalam rangka merealisasikan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan program ‘Satu Data Indonesia’. Komitmen ini dilakukan sebagai upaya mengelola data informasi secara akurat dalam proses pembangunan di Maluku.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Maluku Kasrul Selang saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) ‘Satu Data Indonesia’ yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Hotel Amaris, Ambon, Rabu (6/11/2019).
“Kami (Pemprov Maluku-red) benar-benar akan implementasikan program ini di Maluku. Jadi siapapun atau lembaga apapun, kalau mau mendata pintunya itu hanya satu. Mungkin dalam hal ini akan dikelola oleh Kominfo secara berjenjang, apakah itu di kabupaten/kota atau provinsi,” tandas Gubernur Maluku.
Menurut Gubernur, dengan program ‘Satu Data Indonesia’, ke depan tidak akan ada lagi perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi lain, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Dasar hukumnya sudah jelas. Dengan satu data akan lebih baik dan tidak ada lagi pertentangan mengenai data. Pemprov Maluku akan menyesuaikan, baik dari sisi kelembagaan, SDM maupun perangkat daerah,” tutur gubernur.
Bagi pemerintah daerah, lanjut gubernur, data memiliki fungsi yang sangat strategis selain sebagai dasar untuk perencanaan dan membuat keputusan, juga sebagai alat pengendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.
Dijelaskan, dalam konteks pembangunan yang akuntabel, akurasi dan validitas, data mutlak diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel dan berkesinambungan.
“Program “Satu Data Indonesia’ ini sangat penting, karena data akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan,” jelasnya.
‘Program Satu Indoensia’ tambah gubernur, memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu mata data dan satu portal data. Dengan demikian pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat.
“Maluku yang luas lautannya lebih besar dari daratan akan ikut berkontribusi dalam program ‘Satu Data Indonesia’, sehingga dengan penyelenggaraan Rakor ‘Satu Data Indonesia’ diharapkan dapat terwujudnya ‘Satu Data Maluku’ yang sekaligus mendukung terciptanya ‘Satu Data Indonesia’ yang berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia,” tandasnya.
Program ini juga dianggap sangat penting dalam terwujudnya satu data yang berkualitas yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian pembangunan Maluku yang efektif dan efisien.
Rakor ‘Satu Data Indonesia’ juga merupakan kegiatan yang manfaatnya ditujukan untuk meningkatkan peran institusi statistik dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral untuk ‘Satu Data Indoensia’.
Dengan kata lain, kata gubernur, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas yang dihasilkan oleh semua perangkat daerah.
“Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada BPS Provinsi Maluku atas terselenggraanya kegiatan ini, semoga semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang tinggi terhadap data yang berkualitas, yang tidak hanya tersaji secara cepat namun juga akurat,” tandas gubernur.
Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku itu mengangkat tema “Peningkatan Peran Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, para kepala dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) kabupaten/kota se-Maluku, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Maluku (**)
