Ambon, Wartamaluku.com – Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Inflasi yang dirangkaikan dengan Percepatan Penanggulangan Polio bersama Menteri Dalam Negeri, maka Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Persiapan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, pada Kamis (4/7/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.
Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang diikuti oleh Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Asisten 1 Sekda Maluku, Bupati Walikota, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Unsur TNI Polri, dan berbagai pihak terkait.
Sadali mengatakan, beranjak dari Capaian Inflasi yang tinggi selama 2 bulan terakhir ini, setelah dilaksanakan High Level Meeting bersama distributor dan perbankan, yang telah menghasilkan beberapa keputusan, yakni akan dibangun pasar inflasi yang menjual barang kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi yang akan disupply oleh Bulog dan distributor, subsidi terhadap selisih kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi, penertiban ongkos distribusi barang kebutuhan pokok, antisipasi curah hujan tinggi di Bulan Mei-Agustus, serta antisipasi keterbatasan stok komoditas hortikultura pada waktu curah hujan tinggi dengan menyiapkan screenhouse/plastik pelindung tanaman.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab kita bersama, saya berharap perhatian serius dari kita semua khususnya TPID Kabupaten Kota IHK agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangan inflasi, sehingga capaian inflasi kita terkendali sesuai sasaran yaitu 2,5% lebih dari atau kurang dari 1,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu juga Sadali turut menjelaskan bahwa Polio merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus, yang nantinya dapat merusak sisten syaraf tubuh penderitanya, sehingga beresiko terjadi kelumpuhan, sulit bernafas, atau bahkan kematian.
“Berdasarkan Penilaian Resiko menggunakan Tool Standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia dikategorikan wilayah Resiko Tinggi Penularan Polio, dimana sejumlah 32 atau 84% Provinsi dan 399 atau 78% Kabupaten Kota di Indonesia masuk dalam kategori ini,” katanya.
Ia menyampaikan, Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio Tipe 2, sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tenga dan Papua Pegunungan, yang mana status ini belum dicabut.
Selain kasus polio tipe 2, Sadali mengatakan kasus polio tipe 1 juga dilaporkan di Provinsi Papua Tengah, dan oleh karena itu dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata, untuk memutuskan transmisi virus polio, baik tipe 1 maupun tipe 2.
“Dalam rangka memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap polio maka akan dilaskanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Provinsi Maluku dalam 2 tahap, yang disasarkan kepada seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” tegasnya.
Sadali menegaskan, estimasi sasaran di Provinsi Maluku yakni sebanyak 275.564 anak, adapun vaksin yang digunakan yakni Novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2), dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95% untuk masing-masing putaran.
“Segera melakukan langkah persiapan dengan sebaik-baiknya, dengan membuat mikroplanning, melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor, lintas program dan masyarakat pada umumnya,” tutupnya. (**)
