Ambon, Wartamaluku.com – Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena meminta kepada Pemerintah Kota Ambon untuk merespon aksi demo terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro.
“Kalau ada suara-suara dari publik dan mahasiswa mengiginkan agar PPKM perlu ditinjau atau direvisi, maka saya kira di dunia demokrasi ini, pemerintah harus membuka diri,” ujar Kolatlena kepada wartawan di DPRD Maluku, Jumat (23/7/2021).
Menurut Alimudin, kajian yang disampaikan dalam aksi demo harus direspon oleh Pemkot jangan terkesan dibiarkan begitu saja.
“Bisa jadi apa yang disampaikan elemen masyarakat dan mahasiswa melalui gerakan demonstrasi itu ada benar dalam kajian, karena itu ruang diskusi harus dibuka, sehingga point-poinmt yahg diminta menjadi bahan diskusi bersama pemerintah,”urainya.
Dikatakan, jika dalam diskusi kajian-kajian yang disampaikan mahasiswa ada benarnya, maka bisa menjadi pertimbangan pemerintah kota dalam pelaksanaan PPKM.
“Ruang diskusi mesti dibuka, mengingat kehadiran pemerintah dimasa pandemi ini untuk menjamin kehidupan masyarakat di daerah ini,”cetusnya. (**)
