Ambon, Wartamaluku.com – Semakin meningkatnya kerukunan umat beragama di Maluku menjadikan daerah ini ditetapkan sebagai provinsi paling rukun nomor tiga secara nasional oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama RI, sehingga menjadi patokan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi beserta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Biro terkait mengadakan studi orientasi ke daerah ini.
Orientasi dilakukan melalui dialog bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku beserta FKUB Maluku, dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, yang dilaksanakan di ruang rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (17/7).
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Bekasi usai pertemuan mengatakan, orientasi ke Maluku setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan salah satu Dirjen di Kementerian Agama.
“Setelah berkoordinasi, kemudian kami diarahkan untuk memilih Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan pertimbangan, Maluku sebagai laboratorium kerukungan umat beragama di Indonesia,” ungkap Kosasih.
Dia katakan, orientasi ke Maluku dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan Pemprov Maluku dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di daerah.
“Yang pertama tentunya, kami ingin berkonsultasi secara langsung dengan Pemprov Maluku sekaligus belajar dari pengalaman yang pernah terjadi. Bagaimana, Pemprov Maluku menangani konflik yang begitu cepat sekali pemulihannya dan masuk dalam situasi pembangunan yang sangat cepat sekali,” ujar Kosasih.
Hasil yang dipetik dari kunjungan, sebut dia, pihaknya, memperoleh informasi dari Pemprov Maluku terutama bagaimana memperkuat institusi FKUB dan strategis memperkokoh kerukunan kepaguyuban para pemeluk agama.
“Begitupula bagaimana peran raja dalam rangka memperkokoh kerukunan antar umatnya terutama masyarakatnya. Kemudian kita juga memperoleh informasi dari bapak Wakil Gubernur tentang peran tokoh-tokoh masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pendirian rumah ibadah termasuk membangun kerukunan antar umat beragama,” tandas Kosasih
Ketika ditanya soal, apa saja yang ada di Maluku, tetapi belum diterapkan di Bekasi? Kata Kosasih, penerapan SKB 2 menteri terkait dengan pendirian rumah ibadah.
“Terkait dengan cara pendirian rumah ibadah. Di Kabupaten Bekasi masih menjadi satu problem, tetapi disini (Maluku) melalui peran raja, peran tokoh masyarakat sangat bagus sekali, sehingga tetap terlaksana dengan baik, dimana tidak terjadi permasalah di masyarakat dalam rangka pendirian rumah ibadah. Di Maluku sangat bagus sekali,” ucapnya.
Kosasih juga memuji, perkembangan Kota Ambon paska konflik, dimana pengembangan pembangunan cukup terbilang maju pesat.
“Kami juga berbincang dengan sesama jajaran staf, dimana sesuai informasi, jika tidak terjadi kerusuhan, Ambon lebih maju pembangunannya dari sekarang. Tetapi, yang kami lihat sekarang ini, Kota Ambon maju sekali,” puji Kosasih.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Sulaiman mengaku, rencana kunjungan untuk bertukar pengalaman. “Di sini (Maluku) kita bisa mendapat banyak pelajaran terutama paska konflik yang pernah terjadi di Ambon dan penyelesaian dan pemulihannya yang sangat cepat sekali,” paparnya.
“Pelajaran yang luar biasa telah diungkapkan oleh Bapak Wakil Gubernur, dengan wilayah yang begitu luas, dengan lautan yang begitu luas,dan potensi yang begitu hebat dengan berbagai hambatan, tetapi tetap optimis untuk menjadikan Maluku yang lebih hebat kedepan. Maluku daerah kepulauan yang hebat buat kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa seperti Kabupaten Bekasi,” tandas Sulaiman.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, Pemprov Maluku menyambut dengan baik kehadiran Pemkab Bekasi beserta FKUB untuk mengunjungi Maluku.
“Kami sangat gembira dengan adanya kunjungan ini, karena pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Sahuburua.
Menurutnya, Pemkab Bekasi ingin belajar soal perdamaian dan kerukunan agama di Maluku, dan sekembalinya dapat diterapkan untuk menjadi suatu model di daerah. “Ya, saya jelaskan terutama, bagaimana hubungan kita disini dan belajar dari konflik yang terjadi di tahun 1999, sehingga seluruh masyarakat belajar dan ingin memperbaiki itu,” kata Sahuburua.
Hal ini disebutnya, sejalan dengan visi-misi Pemprov Maluku yakni, ‘Mantapnya Pembangunan Maluku yang aman, damai, sejahtera, religius, berkepribadian, berdemokrasi dijiwai oleh semangat Siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan’.
“Di situ, saya jelaskan secara panjang lebar bagaimana hubungan-hubungan kekerabatan antar kita, internal umat beragama, antar umat beragama sendiri dan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah itu, telah kita wujudkan saat ini dan diharapkan kedepan, apapun yang terjadi kita selalu tetap bersatu menjaga stabilitas, karena stabilitas keamanan itu sangat penting.
Saya sebutkan juga bukan kita bekerja dengan pemerintah saja, tetapi kita bekerja juga dengan aparat TNI-Polri karena mereka mendukung kinerja kita,” papar Sahuburua.
