Tiakur, Wartamaluku.com – Demi mewujudkan Good and clean gooverment (Pemerintahan yang baik dan bersih) dari segi pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini mendorong pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya untuk terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kegiatan ini sebagai rangka implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah
Kaitannya dengan itu maka pada Jumat 15 November 2019 bertempat di aula kantor bupati Maluku Barat Daya bagian organisasi Setda MBD menggelar kegiatan “Pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)” di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dalam laporannya ketua panitia kegiatan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Micke Ersaprosy S. Sos menjelaskan, Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP dan perbaikan instrumen yang meliputi, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja yang efektif.
Sementara sasaran kegiatan ini adalah demi tercapainya kewajiban dalam menyampaikan laporan kinerja secara berjenjang baik laporan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), kepada bupati sebagai mandat maupun penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan kepada presiden RI untuk selanjutnya dievaluasi oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MENPPAN RB).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Drs.A Siamiloy M. Si mewakili Bupati Maluku Barat Daya. Sementara narasumber yang dihadirkan dari KEMENPPAN RB yakni, Naptalina Sipayung SH. MAP (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III.) Raka Pamungkas, Ak (Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan lll-1) Drs. Titus Renwarin (Kepala Biro Organisasi Provinsi Maluku ). Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan PNS yang bertugas menyusun LKjIP dan pelaporan kinerja di lingkup Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam sambutannya Sekda menjelaskan, selama ini laporan akuntabilitas Pemerintah Maluku Barat Daya masih tergolong baik. Hal ini terbukti pada beberapa ivent dimana LAKIP kita (MBD red) lebih dr daerah lain di MALUKU. mudah-mudahan dengan hadirnya asisten deputi dan kabiro organisasi Propinsi Maluku di Tiakur kali ini maka akan berdampak pada pelaporan SAKIP kita kedepan. “Kali ini saya yakin laporan kita tidak ada masalah karena Asisten Deputi turun langsung di lapangan”. Ungkap Sekda berharap. Kepada para peserta Sekda menghimbau agar cermati dengan seksama setiap materi yang akan disampaikan oleh para narasumber karena setiap materi yang disampaikan akan berdampak kepada akuntabilitas laporan dan kinerja kita ke depan serta sebagai tolak ukur kinerja dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
Selain itu lanjut Sekda, kegiatan ini juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sangsi. Imbuh Sekda di akhir sambutannya.
Kegiatan yang dilaksanakan sekitar 30 menit itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Drs. A. Siamiloy M.Si mewakili Bupati Maluku Barat Daya yang ditandai dengan pemukul tifa. (WM/jgr)
