Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah daerah Provinsi Maluku kedepan akan mengembangkan sistem layanan yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara digital atau non tunai termasuk layanan retribusi dan pajak. Pembayaran digital juga akan berdampak terhadap pengurangan praktik “Pungli” atau hilangnya potensi pendapatan jika pungutan masih dilakukan dengan cara konvensional. Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin Bin Tahir saat membuka kegiatan Bincang Ekonomi 2019 yang berlangsung di Santika Hotel, senin 29/7/2019.
Menurutnya, Dinamika perubahan yang begitu cepat terjadi di era digital, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi dan adopsi kedalam kebijakan pemerintah daerah antara lain melalui pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku.
“Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini perkembangan digital yang semakin maju telah banyak mentransformasi pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi dan keuangan”, ungkapnya.
Dikatakan, Transformasi bidang keuangan melalui pembayaran digital sejatinya tidak hanya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi namun secara ekonomi berdampak bagi pebisnis atau pelaku usaha juga memberikan keuntungan digital melalui beberapa kebijakan antara lain: Pertama penyediaaan infrastruktur digital, baik lewat broadband kecepatan tinggi, termasuk Palapa Ring yang kita harapkan akan selesai pada tahun ini.
Kedua, penciptaan ekosistem yang mendukung iklim usaha yang nyaman bagi ekonomi dan keuangan digital.
Ketiga, membangun kualitas SDM di bidang digital yang lebih banyak didominasi oleh kalangan anak muda.
“Transformasi digital juga telah melahirkan industri pembayaran digital atau yang kita kenal dengan industri Fintech saat ini telah berkembang pesat di Indonesia termasuk juga di Maluku. Kehadiran fintech turut mendukung geliat ekonomi di daerah dimana transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien”, tuturnya.
Dengan pengembangan ekonomi dan keuangan digital kedepan akan menjadi kebutuhan tidak hanya bagi pemerintah daerah namun juga bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Karena itu, saya yakin bahwa perkembangan digital yang telah merambah pada semua bidang akan turut meningkatkan perekonomian di daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya harapkan dukungan dari semua pihak termasuk Bank Indonesia untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia terutama kalangan anak muda untuk mengembangkan bisnis start up yang saat ini berkembang pesat di Indonesia”, ucapnya
Lanjutnya, Perkembangan perekonomian Maluku pada triwulan satu tahun 2019 tumbuh 6, 32 persen lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencapai 5, 07 persen. “Beberapa upaya yang kita lakukan untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi daerah yakni melalui ekspor non migas yang dalam dua tahun ini menunjukan peningkatan khususnya dari komoditas perikanan. Pada tahun ini juga kita sedang berupaya agar dapat dilakukan ekspor komoditas lain seperti pala yang sempat terhenti beberapa tahun yang lalu”, ujar Sekda
Selain itu, Pembangunan ekonomi daerah masih dititik beratkan pada 3 sektor unggulan yakni; perikanan dan kelautan, pariwisata dan perkebunan. “Sejalan dengan itu, maka dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kedepan maka kita tidak hanya bertumbu pada pengembangan sumber daya alam saja namun akan dioptimalkan dalam industry pengolahan untuk mrningkatkan nilai tambah”, tuturnya.
Sekda juga menambahkan, dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 peningkatan industry pengolahan dan peningkatan SDM tenaga kerja terampil menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. (WM)
