Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Maluku telah menyelesaikan Pembahasan kerja antara DPRD Provinsi Maluku bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rapat kerja yang berlangsung selama dua hari ini, berkaitan dengan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disampaikan DPRD kepada TAPD.
Dalam DIM yang dibahas, sejumlah anggota dewan memberikan beberapa catatan penting untuk diperhatikan diwaktu-waktu yang akan datang, baik itu di bidang pendidikan, perikanan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Bappeda dalam bidang perencanaan, termasuk bidang yang lain.
“Jadi untuk hari ini, kita telah menyelesaikan LPJ 2020, yang berkaitan dengan DIM, yang disampaikan oleh DPRD untuk diperhatikan. Itulah beberapa catatan yang sudah disampaikan masing-masing anggota dewan kepada Banggar,” Ujar Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Watimurry, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Karang panjang (Karpan) Ambon.
Dikatakan beberapa catatan yang disampaikan, tujuannya, adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang.
Selain itu, lanjut Watimurry, menyangkut dengan pendalaman LPJ Gubernur tahun 2020, berbagai persoalan yang ditanyakan melalui DIM itu semuanya sudah dijelaskan oleh eksekutif, dan sudah didiskusikan dengan tim anggaran dengan Banggar DPRD, dan semuanya sudah terselesaikan.
“Catatan yang disampaikan, tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan. Berikutnya dalam hubungan dengan LPJ Gubernur 2020 yang ditanyakan melalui DIM itu semuanya sudah dijelaskan oleh eksekutif,”
Dia menambahkan, yang berikut adalah kita menetapkan waktu untuk dilaksanakannya kata akhir fraksi-fraksi sebelum penetapan persetujuan LPJ Gubernur 2020.
Wattimury mengatakan, direncanakan DPRD juga nanti akan membuat rapat khusus antara Banggar dan pimpinan TAPD bersama Direktur utama Bank Maluku, Dirut Maluku Energi Abadi dan Dirut Panca Karya.
“Nanti dibesok hari kita akan membuat rapat khusus antara Banggar dengan pimpinan TAPD, yakni bersama Dirut Bank Makuk, Maluku Energi Abadi dan Panca Karya, karena ini milik daerah yang mestinya kita bicarakan dia dengan baik di DPRD, terutaa soal pengelolaan dana yang menjadi dana hibah” ujarnya.
Selain itu, bagaimana pengembangan BUMD pada tahun-tahun yang akan datang, bagaimana kontribusi setiap BUMD kepada APBD Provinsi Maluku, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), ini juga harus dibahas secara terperinci.
“Dengan demikian tugas-tugas bersama ini, dalam rangka peningkatan PAD itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya. (*)
