Pekerja Asal Maluku Minim, DPRD Warning PT Batutua

Ambon, Wartamaluku.com – PT Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR) anak usaha Merdeka Copper Gold yang beroperasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, diwarning agar memberikan ruang lebih kepada tenaga kerja asal daerah Maluku.

Hal ini diingatkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny asal Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya/Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, sebagai perusahan yang mengelola sumber daya alam di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya maka semestinya dalam perekrutan tenaga kerja maka jangan sampai anak-anak daerah Maluku hanya sebagai pelengkap sementara tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja dari luar Maluku.

Dirinya memahami jika PT Batutua Kharisma Permai dan Batutua Tembaga Raya (BKP-BTR) dalam perekrutan tenaga kerja memperhatikan berbagai keahlian sesuai kebutuhan perusahan . Namun bukan berarti tenaga kerja asal Maluku presentasinya hanya 30-40 persen sedangkan 60 sampai 70 persen merupakan tenaga kerja dari luar Maluku.

” Saya paham betul bahwa dalam perekrutan tenaga kerja tentu ada berbagai persyaratan namun jangan sampai tenaga kerja Maluku tidak diperhitungkan sama sekali. Ini yang harus menjadi perhatian perusahan yang melakukan usahanya di Maluku,” ujarnya.

Sebagai salah satu kabupaten penyumbang angka kemiskinan maka mestinya perusahan yang beroperasi di MBD dapat memberikan ruang yang cukup bagi tenaga kerja dari daerah setempat. Sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat.

” Contoh di beberapa daerah itu, pekerjanya harus mengantongi KTP setempat . Bahkan anak daerah menjadi prioritas . Sementara di Wetar, pekerjanya lebih banyak diambil dari provinsi lain, dan pekerja dari MBD atau dari Maluku hanya untuk melengkapi bukan menjadi fokus utama. Tindakan ini ini tentu merugikan anak daerah. Karena itu, PT BKP-BTR agar memperhatikan masalah ini dengan baik. ” tegasnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan jika tenaga kerja didominasi oleh pekerja dari luar daerah maka akan sangat berdampak bagi kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Kehadiran perusahan tambang di Wetar menurut Laipeny mesti memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat . Jangan sampai kekayaan alamnya diambil namun tingkat kehidupan masyarakat setempat sangat memprihatinkan dan ini yang akan menjadi fokus kita.

“Dengan memprioritaskan anak daerah akan sangat menghidupkan masyarakat setempat. Kita orang MBD banyak menduduki jabatan-jabatan penting di daerah bahkan sampai di pusat. Jadi kalau katakan tidak ada sumber daya di masyarakat setempat maka patut dipertanyakan, bagaimana cara merekrut karyawan apakah di buka secara terbuka bagi anak daerah atau tidak sama sekali” tegasnya.

Karena itu, dirinya menegaskan agar tenaga kerja di BKP-BTR harus menjadi perhatian sebab tingkat pengangguran di Maluku masih cukup tinggi. Padahal ada perusahan yang menanamkan usahanya di Maluku namun mengambil tenaga kerja dari daerah lain lebih banyak dari tenaga kerja di Maluku.

” Mestinya kehadiran setiap perusahan di Maluku khususnya di Maluku Barat Daya dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi daerah setempat. Jangan sampai mengambil sumber daya alam kita namun masyarakat di daerah sekitar tidak merasakan dampak dari kehadiran mereka, terutama dalam perekrutan tenaga kerja” tutupnya. (**)

Pos terkait