Ambon,wartamaluku.com-Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil ) Maluku,Novitta Anakota kaget Raja dan beberapa masyarakat Negeri Sawai dan Wahai turut hadir ,ketika Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku serta pihak perusahaan Wahana Lestari Investama (WLI),SKPD terkait dan Pemda Kabupaten Maluku Tengah.
Pasalnya dalam undangan Raker, masyarakat Sawai dan Wahai tidak diundang oleh pihak DPD RI.Nyatanya mereka diboyong oleh pihak perusahaan WLI.Sepertinya,keadaan tersebut untuk pembelaan diri dan menjadi senjata bagi pihak WLI jika konfirmasi terhadap keberadaan perusahaan udang milik mereka ,terdapat masalah-masalah yang terjadi. Hal ini terungkap,saat konferensi Pers yang diadakan oleh Novita Anakotta di Swissbell Hotel,Jumat (24/06) bersama insan pers.
Menurut Anakotta,raker tersebut diadakan lantaran ada laporan masuk ke DPD RI oleh Suku Nusawele di Desa Roho.Masyarakat dan Raja Roho melapor karena pihak WLI menyerobot lahan/tanah mereka dan anak-anak Negeri juga kurang terakomodir serta limbah perusahaan tidak memiliki tempat penampungan yang tetap sehingga terjadi pencemaran lingkungan.
“Terus terang,Kami tidak mengundang mereka (pihak Sawai dan Wahai-red),karena yang melapor Suku Nusawele.Olehnya itu,Kami hanya mengundang masyarakat Roho dan SKPD terkait dan menjembatani dengan pihak Pemda Maluku agar ada jalan keluar atas permasalahan yang terjadi.Padahal,Pihak WLI yang membawa mereka”,tegas Anakotta.
Anakotta menjelaskan,DPD merekomendasikan agar Pemda membuat Pemetaan wilayah di Malteng.Karena sulit, hak ulayat dan batas-batas ulayat menjadi faktor konflik.Tetapi ini sangat penting,karena biar bagaimanapun bisa mengakibatkan konflik interen yang memakan energi,waktu dan biaya yang tidak sedikit,sementara dari pihak provinsi sendiri menyatakan itu bukan hal yang gampang. “memang benar,karena batas-batas tanah itu biasa cuma penuturan bahwa ada pohon ini merupakan batas tanah misalnya salah satu warga,sulitnya disitu.Intinya DPD tetap merekomendasikan untuk harus dibuat pemetaan.Semua itu untuk mencegah agar tidak terjadi konflik-konflik lanjutan ,”ungkap Anakotta.
Srikandi Maluku ini menambahkan,tidak bisa dipungkiri masyarakat di sana juga mengapresiasi adanya perusahaan udang milik WLI disana.Pasalnya,terjadi peningkatan perekonomian ,walaupun baru 12 anak negeri Roho yang bekerja.Dari data yang dibacakan 3000 tenaga kerja,alangkah sedikitnya. “Daerah eksplorasi dan eksploitasi letaknya di petuanan Roho disayangkan cuma 12 anak negerinya yang terakomodir dan kenapa tidak tersampaikan saat raker tadi??”,heran Anakotta.
Kejanggalan juga dirasakan saat raker,karena pembicaraan lebih didominasi oleh pihak Pemda Maluku yang diwakili Angky Renyaan yang menjabat Assisten I.Kesempatan berbicara bagi warga Roho sangat minim. Novita Anakotta pastikan pada pertengahan Bulan Juli mendatang akan on the spot ke Perusahaan WLI dan melihat langsung kondisi masyarakat Roho dan Suku Nusawele juga pencemaran lingkungan melalui limbah yang disinyalir masyarakat terjadi di sana.(WM-UVQ)
