Ambon, Wartamaluku.com – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku telah melaksanakan satu tugas dewan yakni menyampaikan Berbagai persoalan Maluku kepada Pemerintah Pusat (Pempus). Salah satunya yakni soal mutu pendidikan di Maluku.
Mutu pendidikan terutama kualitas guru di Provinsi Maluku masih rendah, apalagi guru yang bertugas di daerah-daerah pelosok, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Untuk itu, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar ada afirmasi untuk peningkatan mutu terutama kualitas guru serta sarana dan prasarana pendidikan.
“Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kita kecil, dan ada tantangan geografis yang tinggi. Selain itu, mensikapi fokus Pempus di pendidikan vokasi, sehingga kita menyampaikan rencana pembiayaan pembangunan SMK bertaraf nasional di bidang maritim dan pertambangan di bangun di Maluku,” ujar kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada wartawan, di Ambon, Selasa (17/12/2019).
Menurutnya, dengan kurikulum fokus pada Link and Match, bukan hanya berhubungan dengan industri perikanan dan migas semata, tetapi juga berkaitan dengan kurikulum budidaya dan tangkap perikanan, pengembangan energi baru dan terbarukan (Surya Panel), yang berkaitan erat dengan pengembangan teknologi tepat guna oven pengeringan hasil bumi, dan mini freser untuk pembekuan ikan dengan menggunakan tenaga matahari.
“Sehingga harapannya, siswa selesai bersekolah bisa kembali ke kampungnya, dan berwirausaha bersama masyarakat setempat, untuk melakukan budidaya apakah itu ikan, rumput laut, dan lain-lain, termasuk mengembangkan teknologi tepat, guna untuk pengeringan pasca panen hasil bumi berupa pala, cengkeh, kopra, rumput laut, dan lain sebagainya, sehingga bisa bersaing dari segi harga dan pemasaran, yang ini semuanya di link dengan program pemberdayaan pemda, dan pemanfaatan Dana Desa (DD), serta Alokasi Dana Desa (ADD). (WM)
