Ambon, Wartamaluku.com – Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Wilayah (PKB DPW) Provinsi Maluku akan mengadakan Musyawarah PKB pada tanggal 9-10 januari 2021 di Ambon.
Sekretaris Wilayah DPW PKB Maluku, Fahrudin Hayoto (Ambon/7/1/2021) menjelaskan Muswil PKB akan dilaksanakan serentak secara Nasional se-Indonesia yang dilangsungkan pada tanggal 9-10 januari. Khusus untuk Muswil DPW PKB Maluku akan dilaksanakan di Ambon.
“Muswil PKB Maluku akan berpusat di Swiis-BelHotel Ambon yang akan dihadiri oleh para pengurus Wilayah PKB Maluku dan 11 DPC PKB Se-Provinsi Maluku. Juga akan diikuti oleh seluruh pengurus DPC secara daring via zoom meeting di kantor DPC PKB Kabupaten/Kota masing-masing. Muswil PKB Maluku tetap menerapkan Protocoler Kesehatan Covid-19 secara ketat”, terang Hayoto.
Ia menjelaskan muswil ini merupakan Amanat Muktamar PKB di Bali tentang Penataan dan Penyeragaman Struktur Kepengurusan PKB seluruh Indonesia, Musyawarah Wilayah PKB se-Indonesia akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI).
Muswil PKB Maluku akan menetapkan kepengurusan DPW PKB Maluku periode 2021-2026, menetapkan program kerja dan pernyataan politik dan rekomendasi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Yaitu terkait dengan pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan sosial dan kaderisasi kepemimpinan.
Menurut Hayoto, merosotnya harga cengki di Maluku yang berdampak terhadap masyakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani cengkeh, “Sudah sejak lama Maluku adalah primadona di mata dunia dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah. Apakah cengkeh masih menjadi primadona Maluku? karena sampai saat ini harganya turun dratis” kata Hayoto.
“Sehingga point pertama yang akan dirumuskan adalah PKB meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk dapat menstabilkan harga cengkeh, Sehingga diperlukan adanya instrumen atau kebijakan Pemerintah Pusat untuk dapat membuat kestabilan harga cengkeh di maksud. Dan bila perlu pemerintah Pusat lewat kementerian perdagangan dapat membeli langsung cengkeh hasil panen dari masyarakat dengan Harga tinggi” tegasnya.
Aspek berikutnya adalah optimalisasi potensi pariwisata. Provinsi Maluku mempunyai Sumber daya pariwisata yang tidak dapat diragukan lagi keindahannya. Selain wisata alam tersebut Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan.
“Untuk itu dalam rangka menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru PKB meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Maritim dan Investasi serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk percepatan pembangunan Kepulauan Banda sebagai proyek stategis Nasional (Kawasan Pariwisata Nasional) untuk pemgembangan kawasan Wisata bertaraf internasional. PKB juga Mendorong Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Untuk Selat Valentine di Kab. Seram Bagian Barat, Teluk Ambon di Kota Ambon serta Pasir Panjang di Pulau Kei Maluku Tenggara untuk dapat menjadi Proyek Strategis Pariwisata Nasional”, ungkapnya.
PKB juga merekomendasikan optimalisasi potensi sumberdaya Alam di Maluku, khususnya Block Masella. Hayoto mengatakan, dalam rangka mendukung Perekonomian Nasional termasuk untuk menggenjot ekonomi daerah dan mendatangkan income (pendapatan) bagi Maluku serta pengentasan Kemiskinan Di Maluku maka PKB meminta percepatan agar LNG abadi Block Masella segera beroperasi.
“Untuk itu PKB mendukung semua upaya-upaya Pemerintah Daerah Maluku, bersama SKK Migas dan INPEX sebagai operator untuk mengambil Langkah-langkah percepatan beroperasinya LNG Abadi Block Masela”, jelasnya.
Hayoto juga mengingatkan bahwa Maluku telah dicangkan sebagai Lumbung ikan Nasional. “Maka PKB meminta implementasi Maluku sebagai Lumbung ikan Nasional tidak sekedar jargon atau aturan semata (baik itu Perpres maupun UU) tapi juga dalam bentuk Kebijakan Anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat untuk mendukung Infrastruktur LIN dan juga Peranan Sektor Swasta perikanan Nasional untuk sinergi dalam menopang Implemantasi LIN di Maluku”, ujarnya.
PKB juga menyoroti tentang pemerataan pembangunan khususnya insfrastruktur. Hayoto menjelaskan pembangunan Insrastuktur merupakan bagian integral pembangunan dan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga pembangunan infrastruktur diyakini dapat menjadi motor percepatan kemajuan suatu kawasan.
“Realitas hari ini PKB melihat bahwa dibandingkan dengan Provinsi lain, maka anggaran pembangunan infrastruktur untuk Maluku sangat minim apalagi Maluku adalah provinsi kepulauan dengan beberapa kabupaten adalah Wilayah Perbatasan dan Terluar. Untuk itu PKB meminta kepada Kementerian PUPR dan Kementrian Perhubungan agar dapat memprioritaskan anggaran yang besar untuk Maluku baik Infrastuktur jalan, Jembatan, Sumber Daya Air, maupun Infrastruktur dermaga dan Pelabuhan di Maluku dengan memperioritas Wilayah Perbatasan dan Terluar .
Hayoto menambahkan bahwa Pemerataan pembangunan juga perlu ditempuh dengan pembentukan DOB (daerah otonomi Baru) di provinsi Maluku, maka DPW PKB Maluku telah melakukan kajian untuk mengusulkan dibukanya morotorium DOB agar kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah.
“Untuk itu PKB maluku minta untuk kebijakan morotarium DOB dibuka kembali, dan harus ada pengecualian untuk Maluku mengingat Maluku adalah Provinsi dengan rentang kendali kepulauan”, tegas Hayoto
PKB tidak hanya peduli pada agenda-agenda ekonomi namun juga peduli dengan agenda pelestarian lingkungan dan ketahan sosial ditengah pandemic covid-19.
Menurut Hayoto, perlu kebijakan Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari oleh Pemda Maluku. Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai ini bertujuan untuk menjadikan Maluku dengan luas laut terbesar utk menjaga kelestarian lingkungam dan meningkatkan citra sebagai Provinsi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Sedangkan terkait ketahan sosial ditengah pandemic covid-19, maka PKB minta agar Rapid Test, Rapid Anti Gen maupun Swab harus gratis dan jagan dibebankan kepada masyarakat yang sedang terpuruk baik secara ekonomi maupun pisikologis” tegasnya.
Terakhir, terkait dengan Kepemimpinam Eksekutif di daerah maka PKB Maluku Mendorong Kader-kader potensialnya baik yang di DPW, DPC maupun Legislator PKB untuk merebut Kepemimpinan Ekskutif pada tahun 2022 atau 2023 untuk bekerja sejak dini dan bersosialisasi untuk mendapatkam simpati masyarakat.
“Semua point-point tersebut menjadi komitmen utama Partai Kebangkitan Bangsa untuk konsisten, inovatif dan produktif sebagai komitmen aksi melayani Indonesia dan lahit bathin berjuang Bersama rakyat”, tutup Fahrudin Hayoto. (WM).
