Ambon, Wartamaluku.com- Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku Boby Palapia kepada wartawan diruang pers 07/04 mengungkapkan, ada perbedaan antara musrembang yang dilakukan didarat dan di laut(Kapal)
Ia menjelaskan musrembang yang dilakukan di darat biayanya cukup besar sekitar empat juta rupiah per orang, sedangkan biaya musrembang dilaut (kapal) biaya yang di butuhkan hanya satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah untuk pulang-pergi dan lebih hemat bila dibandingkan dengan yang didarat. Oleh sebab itu pemerintah provinsi maluku lebih memilih melaksanakan Musrembang dilaut (di atas kapal).
Peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2016 diatas kapal Dorolonda kurang lebih 200 peserta masing –masing dari kabupaten/kota seprovinsi maluku, pimpinan SKPD, ketua-ketua komisi DPRD, gubernur dan wakil gubernur provinsi maluku.
Pemerintah provinsi maluku memilih melaksanakan musrembang diatas kapal dengan beberapa pertimbangan misalnya biaya lebih irit, hemat dan kelebihan lainnya adalah dalam pembahasan semua peserta selalu ada di tempat, (peserta tetap utuh) bila dibandingkan musrembang di darat. Ucapnya.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan tingkat wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan, sampai dengan tingkat nasional.
Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning), olehnya itu pemerintah melaksanakan musrembang diatas kapal agar pesertanya tidak kemana-mana alias selalu standbay di tempat. (WM-01)
