Ambon, Wartamaluku.com – Keberadaan para investor peninggalan pemerintahan yang lama akan ditinjau ulang untuk memastikan manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.
Karena itu, Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail berjanji akan meninjau ulang seluruh dokumen perizinan yang diterbitkan mantan Gubernur Maluku.
“Jika perlu dimoratorium dan dicek kembali, manfaat masuknya investor bagi masyarakat sekitar,” katanya kepada wartawan usai Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Selasa (02/05/2019) di Halaman Universitas Pattimura-Ambon.
Menurut Murad, data statistik menunjukan, tidak ada investor di Maluku tapi setelah dicek ternyata investor sangat banyak berinvestasi di Maluku tapi semuanya di bawa tangan.
“Ini harus kita buka lagi, jangan sampai investor datang ke daerah ini tapi pendapatan daerah ini tidak ada”, ungkapnya.
“Jangan cuma kepala dinas dapat recehan, kepala daerah dapat sepukul dua pukul terus harta dan kekayaan daerah digerus habis ini yang tidak dionginkan. Saya ini polisi, polisi tuh tahu segala permasalahan di Indonesia dan saya konsen di Maluku dan ini juga yang menjadi salah satu alasan saya kembali ke Maluku,” ulangnya.
Salah satu contoh, PT Jayanti telah habiskan kayu di Seram, jangan ada yang lain lagi menghancurkan kekayaan sumber daya alam Maluku,” katanya.
Murad menjelaskan, tugas kepala daerah hanya dua, pertama mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.
Ditambah kepala daerah harus mampu mempertahakan dan menjaga SDA agar bia bermanfaat bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang.
“Jadi tugas kepala daerah ada dua plus satu. Kepala daerah tidak berurusan dengan APBD karena sudah ada bagiannya,” terang mantan Kapolda Maluku ini.
Gubernur Maluku Murad Ismail menyebut saat ini Maluku masih menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia.
Setelah resmi dilantik Presiden Jokowi, Rabu (24/4/2019) di Istana Negara, Murad Ismail bersama Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno menyatakan bakal membawa Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain.
Murad mengungkapkan kondisi Maluku yang masih tertinggal dari provinsi lain menjadi faktor utama dirinya meninggalkan jabatan strategis di Mabes Polri.
