Ambon, Wartamaluku.com – Beberapa Tenaga Kontrak Kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah yang tersebar di puskesmas tiba- tiba diberhentikan tanpa alasan yang jelas.
Padahal pegawai honorer tersebut sudah mendapat SK yang berlaku hingga 1 tahun, tetapi ditengah jalan diberhentikan dan diganti dengan orang lain.
Hal ini ditanggapi salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku Tengah mengatakan apabila kontraknya 1 tahun maka harusnya dituntaskan dulu.
Namun diri berjanji akan melihat hal ini, jangan sampai yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau seperti apa, perlu dilihat lebih jelih.
“Kalau menurut saya kalau kontrak 1 tahun, harus dituntaskan dulu, tapi kalau memang ada tindakan melanggar hukum, pasti kita melihat lebih jelih lagi. Ungkap Andi Munaswir kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, kamis 25/11/2020.
Menurut Munaswir pemberhentian pengurangan terhadap honorer tenaga kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah tergantung kemampuan keuangan daerah.
Dikatakan, terkait dengan pengurangan persoalan ini, kita tidak bisa intervensi sampai disitu, apalagi kewenangan tersebut ada di kabupaten.
“Sebagai mantan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, banyak sekali puskesmas yang menutut, artinya kalau menurut Permenkes 75 tentang puskesmas, untuk puskesmas non perawatan tidak boleh lebih dari 20 orang, sementara puskesmas perawatan tidak boleh lebih dari 30 orang. Contohnya di Waai, Suli, Tulehu, Letwaru menumpuk.
Namun yang terjadi di Malteng penumpukan, bahkan sampai 80 pegawai.“Artinya membebani, kalau banyak ASN ngapain ditambah tenaga honorer. Namun lagi-lagi itu kembali kepada kebijakan daerah,”ucapnya
Disinggung mengenai penggunaan dana BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan Munaswir menjelaskan dana BOK itu diperuntukkan untuk tiga hal yakni jasa sekitat 60 persen, obat 20 persen dan operasional. Jadi di dalamnya diberikan bagi ASN,” pungkasnya.(WM)
