Ambon, Wartamaluku.com — Pertemuan antara Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku berlangsung di Gedung MUI Maluku, Rabu (26/05). Pertemuan ini merupakan kelanjutan agenda silaturahim kebangsaan PKS, yang sebelumnya telah ke NU, dan Muhammadiyah Maluku.
“Dinamika politik dalam memperjuangkan aspirasi keumatan lewat partai ialah tanggung jawab besar PKS. Olehnya itu, PKS butuh nasehat dari para ulama, PKS ingin dengar berbagai masukan,” Tutur Sangkala, Ketua DPW PKS Maluku.
Melanjutkan perihal kunjungan PKS, Ketua MUI Maluku Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. mengatakan bahwa PKS perlu belajar dari ulama, berjuang dan tak pernah gentar. Jadikan perjuangan ulama sebagai motivasi.
“Orang yang berjuang untuk agama Allah, maka semua makhluk yang ada di alam raya ini, termaksud ikan-ikan di laut, semut-semut di lubang batu, pohon-pohon sekaligus akan mendoakan dia kepada Allah SWT, inilah yang menjadi motivasi sehingga para ulama, dai dan pendakwah mereka tidak gentar,” Jelasnya.
Sementara itu, menurut Kepala Peneliti MUI Maluku Drs. Bandjar, M.Sc., mengatakan dalam kebijakan PKS harus melihat kepentingan masyarakat. Berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat perlu diselesaikan.
“Peraturan dibuat pemerintah, yang tidak berpihak kepada rakyat, PKS segera mungkin untuk mengambil peran maju, menyuarakan keresahan masyarakat. Begitu pun dalam kebijakan, PKS sebagai partai politik terbesar di Maluku, tolonglah melihat kepentingan-kepentingan masyarakat,” Harapnya.
Menanggapi masukan dari MUI, Abdulllah Asis Sangkala menyampaikan bahwa nasehat yang diberikan kepada kami, bahwa PKS terus membela, dan memperjuangkan kepentingan umat, bangsa dan negara, serta menjadi corong aspirasi umat, dan masyarakat, InsyaAllah PKS akan menjaga betul amanah, yang diberikan ini, dan akan kami perjuangkan di forum-forum parlemen.
Adapun permasalahan yang dibicarakan antara lain lahan untuk kuburan muslim, konsumsi makanan halal, juru sembelih halal, pemberdayaan ekonomi umat, suarakan pembatasan Indomaret, prioritas penganggaran, fatwa money politik, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, sarana transportasi, indeks pertumbuhan manusia (IPM), akses lintas yang belum tersambung (SBB, SBT, pulau Buru, Bursel). (WM).
