Ambon, Wartamaluku.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, pada Kamis (11/01/2024) melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, dalam rangka memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Hadir juga pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si IPU, Bupati Walikota se-Maluku, Jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku.
Gubernur pada kesempatan itu melaporkan terkait perkembangan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, yang didalamnya dijelaskan terkait Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku di Triwulan III 2023 tumbuh 5,69% Year on Year lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Nasional pada triwulan yang sama sebesar 4,94% Year on Year.
“Sementara itu untuk kondisi perkembangan Inflasi Provinsi Maluku pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,81%, jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku Tahun 2022 dimana sebesar 6,28%” Jelasnya.
Murad pada kesempatan itu juga turut menjelaskan keberhasilan dicapai melalui Langkah penanganan antara lain gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, melakukan Kerjasama Antar Daerah, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke Pasar-Pasar Tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di Pelabuhan pembagian paket Sembako Gratis kepada Masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di Pasar Mardika, Rapat koordinasi pengendalian inflasi, dan melakukan kerjasama antar Daerah.
“Selain itu tingkat pengangguran terbuka menurun, menjadi 6,31% pada bulan Agustsu 2023, Tingkat kemiskinan turun 1,57% pada bulan Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62% pada 2022 turun menjadi 2,59%. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 menjadi 72,75 pada tahun 2023.” Ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, Capaian Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 yakni Rp. 3,039,622,420,806,02 (96,64%) dan Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 Rp. 2,957,860,665,142.66 (93,60%).
Selain capaian di atas, Gubernur menjelaskan Prevalensi Stunting juga mengalami penurunan yang signifikan dari 34,02% di Tahun 2018, turun menjadi 26,1% di Tahun 2022 menjadi 26,1% sesuai hasil SSGI Tahun 2022, yang tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku, dan para Ina Parenting/Mama Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku.
“Percepatan penurunan Stunting didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah sepertu, bantuan Tablet Tambah Daerah, Kube Stunting, Makanan Tambahan Serba Ikan, Bantuan ke BUMDES, Konseling dan Pemberian makanana tambahan ke anak dan bayi, Rapat Koordinasi dan Monev Stunting, serta masih banyak lagi.” Terangnya.
Terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur menjelaskan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yakni Pengurangan Beban melalui Program Perlindungan Sosial dan Beasiswa Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan melalui dukungan Sarana Prasarana air bersih, Listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau.
Gubernur pada kesempatan itu juga menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024, dimana besaran Hibah KPU sebesar Rp. 178.575.843.200 dan untuk Bawaslu sebesar Rp. 85.304.082.000.
Di tempat yang sama dalam arahannya Mendagri, membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024 khususnya masalah NPHD.
“Masalah inflasi ini menjadi prioritas karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami disturbsi atau gangguan terutama sejak Covid dan Pasca Covid, yang membuat impact sangat besar, dan terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga mempengaruhi supply dunia. Namun kita beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94%.” Terangnya.
Sementara itu dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwullan III Tahun 2023, Tito menyampaikan, Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 se Indonesia dengan nilai 5,69%.
“Angka ini menunjukan bahwa adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota di dalamnya.” Ungkapnya.
Terkait masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD, dimana menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.
Berdasarkan Persentase Realisasi Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25% Persentase Realisasi Belanja, sementara untuk Rata-Rata Nasional 82,49% dan Rata-Rata se Maluku 77,08%.
Sementara itu dilihat dari Data Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah yang menandatangani NPHD Bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena semuanya sudah lengkap, dalam melakukan penandatanganan NPHD.
Ia mengharapkan agar segala proses kedepan bisa berjalan lebih baik.
Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Plakat dan Cinderamata antara Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur Maluku, yang dirangkaikan dengan sesi foto bersama. (**)
