Ambon, Wartamaluku.com – Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Gerindra Kabupaten Maluku Barat Daya Kilyon Yosri Maularak menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi atau surat rekomendasi dari DPP Gerindra kepada Bakal Calon Bupati maupun Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah mendaftar di partai Gerindra.
“Sampai saat ini kami belum tahu pasti siapa yang mendapat rekomendasi dari partai Gerindra, jangankan para kandidat yang mengkalim kita sebagai kader partai yang hari ini terdaftar resmi juga sebagai salah satu bakal calon wakil bupati saja belum tahu pasti”, ungkap Maularak kepada wartawan di Ambon, jumat, 23/11/2019.
Menurutnya, partai Gerindra sifatnya terbuka dan semua bakal calon yang terdaftar di partai Gerindra mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi terkait klaim mengklain ini menurut Maularak itu tidak lebih dari klaim pribadi. Karena sampai hari ini hasil penjaringan dari DPC MBD belum diserahkan kepada DPD untuk diproses lebih lanjut.
“Jadi kalau memang ada yang saling klaim itu hak mereka tapi prinsipnya bagi partai Gerindra sifatnya terbuka. Dan untuk diketahui, Dokumen bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sampai saat ini belum diserahkan ke DPD karena masih menunggu skejul dari ketua DPD”, tuturnya.
Dikatakan Maularak, dari lima bakal calon bupati dan tujuh bakal calon wakil bupati yang mendaftar di partai Gerindra didalamnya ada tiga kader partai yakni ketua tim Penjaringan bupati dan wakil bupati Kilyon Yosri Maularak, Sekretaris DPC Fredy Paliaky, dan KORDA MBD Suanti John Laipeny.
“Kami yang kader partai saja tidak mengklaim bahwa kami akan mendapatkan rekomendasi Bagaimana mungkin hari ini orang yang tidak berkeringat di partai mengklaim bahwa mendapatkan rekomendasi partai Gerindra, tapi bagi saya Ini adalah isu-isu yang sengaja dimainkan. Pada intinya semua bakal calon memiliki peran dan posisi yang sama.
Terkait dengan itu, Maularak menyebutkan Siapa pun yang mengklaim rekomendasi itu, akan diteruskan ke DPD maupun DPP untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan rekomendasi, karena hal itu, merusak nama baik partai partai Gerindra. (WM)
