Ambon, Wartamaluku.com – Pengelolaan blok Masela sudah sampai pada tahap tujuh dari 10 tahap yang ditetapkan.
Karena itu, DPRD Maluku bersama PT Maluku Energi Abadi (MEA) gelar rapat guna membicarakan prospek penanganannya.
“Terkait penanganan yang tinggal beberapa tahap ini kita diskusi dan ada masukan dari anggota DPRD untuk memperhitungkan rektrutmen tenaga kerja dengan mempertimbangkan anak daerah dan juga beberapa pikiran yang sudah disampaikan,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, kamis (05/08/2021).
Wattimury berharap kedepan MEA bisa berproses dengan baik untuk pengelolaan PI 10 persen sehingga mendatangkan PAD bagi daerah ini, untuk pembangunan masyarakat.
Ditempat yang sama, Dirut PT MEA Musalam Latuconsina mengakui pengelolaan blok Masela telah sampai pada tahap tujuh dari 10 tahap, yakni uji tuntas data. Dimana semua data dari kontraktor dalam hal ini Inpex, citik seram, carles, harus memberikan data kepada PT MEA dan pemerintah Provinsi Maluku.
Jika data itu sudah siap, selanjutnya akan dievaluasi mulai dari data permukaan, produksi, keuangan, hukum dan lain sebagainya dengan jangka waktu kurang lebih enam bulan.
“Kami usahakan sebelum enam bulan sudah selesai, lebih cepat lebih bagus,”ucapnya.
Dijelaskan, dalam perda nomor 7 dan 8 yaitu pendirian dan pernyataan modal terdapat beberapa usaha termasuk hulu migas, sedangkan usaha lainnya adalah usaha hilir migas misalnya usaha aspal, BBM gas, usaha energi, usaha mineral dan tambang, serta usaha jasa penunjang untuk menunjang semua kegiatan jalannya blok masela, blok bula dan blok non bula.
Untuk gas masela, ungkap Latuconsina ditargetkan tahun 2023 konstruksi sudah mulai jalan, sedangkan produksi tahun 2027.
Terkait masalah SDM di Blok Masela, dirinya memastikan akan tetap menjadi prioritas.(WM).
