Ambon,Wartamaluku.com – Komisi I DPRD Maluku, Selasa (16/2/2021) melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease terkait masalah penikaman yang menyebabkan hilangnya nyawa Husein Suat beberapa waktu lalu di lokasi JMP.
Rapat tersebut juga membicarakan terkait ketidakpuasan keluarga korban terhadap pasal-pasal yang ditetapkan pihak kepolisian terhadap enam pelaku.
“Ada keluhan dari keluarga korban menyangkut penetapan pasal. Dari rapat diharapkan pihak penyidik Polrestas Pulau Ambon Pp Lease harus betul-betul profesional dalam menetapkan pasal, sehingga ada efek jera bagi para pelaku,”
ungkap Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra usai rapat dengar pendapat bersama Kapolresta Pulau Pp Lease, Kombes Pol Leo Surya Nugraha Simatupang, di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon.
Menurutnya, para pelaku penikaman terhadap mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Pattimura itu merupakan gerombolan yang tersebar di beberapa titik.
“Untuk TKP memang mungkin sementara nongkrong di Kate-Kate, tapi ketika disebut nama mereka tersebar beberapa tempat,”ucapnya.
Bahkan aksi yang dilakukan para pelaku sudah terencana, dikarenakan membawa senjata tajam, sehingga menghilangkam nyawa korban.
“Fakta dilapangan mereka sudah membawa pisau berarti sudah rencana, kalau sekedar pukul tidak ada masalah, baru bawa pisau kan pisau dapur, berarti sudah ada niat,” jelas dia.
Oleh karena itu, agar kejadian seperti ini tidak tidak terulang lagi, maka hukuman yang diberikan harus lebih tinggi dari 15 tahun, sehingga menjadi efek jera bagi semua orang yang melakukan tindakan kriminal.
“Dalam penetapan pasal kepolisian harus berhati-hati dan keluarga korban sudah memahami itu. Karena orang membunuh jalani 15 tahun penjara, gampang-gampang saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi catatan penting agat situasi ini tidak menimbulkan persoalan baru,” tuturnya.
Apalagi menurut Rumra, dalam mengungkap kasus ini pihak kepolisian tidak sendiri, melainkan dibantu oleh keluarga untuk menangkap pelaku, baik itu di Arbes, Air Salobar dan Batu Merah.
Terkait penempatan pos penjagaan di seputaran JMP, hal ini menjadi catatan penting dan akan dikomunikasikan dengan Pemda Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon.
“Yang menjadi persoalan status lahan, kalau lahan tidak menjadi masalah maka kita bisa menyampaikan itu kepada Pemda Provinsi,”cetusnya.
Ia berharap kepada pihak kepolisian, agar meningkatkan patroli di seputaran JPM, bila perlu 1X24 jam, terutama malam hari. Sehingga tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini. (**)
