Ambon, Wartamaluku.com – Anggota DPR RI Komisi IV dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya implementasi program strategis nasional sebagai Kesempatan dan harapan kebangkitan ekonomi dan sosial di Maluku. Menurutnya, penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional melalui RPJMN merupakan langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi maritim yang sangat besar namun belum termanfaatkan secara optimal.
Anggota DPR yang sejak tahun 2019 ini menguraikan bahwa Sebenarnya, ini janji dua pemerintahan sebelumnya yaitu presiden SBY dan Jokowi. Saat berkunjung ke Maluku, Presiden SBY dan Jokowi berjanji akan memasukkan Pembangunan Maluku new port sebagai PSN, Tapi hingga berakhir masa kepemimpinan mereka masing-masing 10 tahun (dua periode) tidak terealisasi. Oleh karena itu, jangan sampai terulang lagi kejadian ini pada pemerintahan bapak Prabowo.
“Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional adalah langkah strategis untuk menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi maritim di wilayah Timur Indonesia,” kata Saadiah.
Politisi PKS ini menjelaskan, potensi ikan tangkap Maluku mencapai 4,6 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya masih sekitar 20 persen. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan potensi tersebut hingga maksimal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kelautan.
Wakil Rakyat Maluku ini menguraikan, bahwa salah satu PSN yang dimaksud adalah pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu. Pelabuhan ini akan mengintegrasikan pelabuhan logistik, perikanan, dan kawasan industri perikanan dalam satu kawasan terpadu. Pemerintah memperkirakan investasi ini akan mencapai hasil signifikan bagi ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekspor produk perikanan Maluku.
Untuk memastikan program berjalan lancar, Anggota DPR RI di periode kedua ini menekankan perlunya gerak cepat Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun grand design pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu. Langkah ini sangat penting agar implementasi proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan lahan yang jelas dan bebas sengketa untuk pembangunan pelabuhan terpadu ini. Konsolidasi lahan dan proses pembebasan lahan yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat lokal harus segera dilakukan agar proyek ini bisa segera terealisasi.
Selain pembangunan pelabuhan, Saadiah juga mendorong program Penangkapan Ikan Terukur yang sedang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini mengatur kuota penangkapan ikan secara berkelanjutan sesuai kapasitas wilayah, yang menjamin pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan.
Namun, Politisi Senior PKS ini mengingatkan pentingnya memperhatikan sejumlah tantangan, seperti minimnya kapasitas sumber daya manusia, pengawasan wilayah laut yang luas, dan infrastruktur penunjang yang masih terbatas.
“Sangat penting meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi maritim dan teknologi tangkap yang ramah lingkungan,” tambahnya.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam program ini, khususnya melalui pendidikan vokasi dan teknologi tangkap yang sesuai dengan kondisi perairan Maluku.
Anggota Banggar ini juga menggarisbawahi, saat ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang sangat signifikan. Oleh karena itu, perlunya skema kerja sama yang terbuka antara pemerintah dan swasta melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, skema ini penting agar proyek ini bisa menarik investasi yang lebih besar, baik dari investor dalam maupun luar negeri.
Saadiah berkomitmen untuk terus mengawal program strategis nasional ini dengan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat.
“Inilah Kesempatan dan harapan terbaik untuk Maluku bangkit dan menjadi kekuatan maritim Indonesia. Saya akan terus mendukung agar potensi besar ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Maluku,” tutup Saadiah Uluputty. (**).
