Ambon, Wartamaluku.com – Lembaga Kalesang Lingkungan (LKL) Provinsi Maluku menilai Balai Wilayah Sungai Maluku yang dipimpin Haryono Utomo gagal membangun daerah Maluku.
Pasalnya, tahun 2017 lalu tepat pada kegiatan hari Air Sedunia yang diadakan di daerah Maluku Tenggara Pemerintah Daerah Malra, Kota Tual dan Seram Bagian Timur secara resmi menyerahkan proposal untuk pembangunan air baku tetapi kurang lebih dua tahun ini belum ada pembangunan satu pun yang terlihat.
Padahal Pemerintah maupun masyarakat setempat sangat antusias dan berharap supaya keberadaan BWS saat itu kalau bisa ditindaklanjuti kegiatan tersebut dengan adanya program nyata yang harus di eksekusi khusus pada daerah yang saat itu menyerahkan proposal. Demikian dikatakan Sekretaris Lembaga Kalesang Lingkungan (LKL) Provinsi Maluku Yohanes Rawulunubun kepada sejumlah media di Ambon, senin 07/01/2019.
Sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk sebab kurang lebih dua tahun ini tidak ada pembangunan fisik dan infrastruktur yang kelihatan pada daerah – daerah tersebut.
Oleh sebab itu, LKL terus mengawal hingga ada tindak lanjut dari Balai Wilayah Sungai Maluku. Ungkapnya.
“Harapan dari masyarakat kalau bisa pasca kegiatan tersebut ada pembangunan nyata dalam hal ini penyediaan sumber daya air baku di daerah tersebut yakni Malra,Tual dan SBT, Namun sudah hampir dua tahun ini tidak ada pembangunan nyata pada daerah tersebut sehingga kami minta kepada BWS untuk menindaklanjuti/ folap kegiatan itu” ucapnya.
Lanjutnya, tujuan dari kegiatan hari air dunia itu LKL ingin membantu Pemerintah Daerah mengurangi APBD dengan adanya intervensi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian PUPR bisa menyelesaikan sarana air baku bagi dua daerah tersebut.
“Hari ini kami LKL menyurat secara resmi BWS Maluku dengan beberapa poin penting yakni kami meminta Menteri PUPR segera mengoreksi, mengevaluasi Kepala BWS Maluku karena dalam cermatan kami master plan kebijakan BWS itu tidak terlihat adanya program Maluku sebagai wilayah kepulauan dalam menjawab konsep kawasan tiga T yakni terluar, tertinggal dan terdepan.” Ucapnya.
Sementara menurut wakil ketua LKL Maluku M. Haris Kelilauw menegaskan terkait beberapa program yang sudah menjadi kemitraan selama ini LKL melihat Kepala BWS Maluku dalam memimpin itu lebih banyak melakukan kegiatan yang bersifat serimonial.
“Kami atas nama LKL Maluku minta kepada bapak Menteri PUPR untuk sesegera mungkin mengevaluasi kepala balai Wilayah Sungai Maluku. Karena terkait dengan beberapa program yang sudah menjadi kemitraan antara LKL Maluku dan BWS selama tiga tahun terakhir ini kami melihat bahwa kepala BWS dalam hal ini memimpin BWS Maluku itu lebih banyak melakukan kegiatan – kegiatan yang bersifat serimonial tanpa melihat program – program pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama soal penyediaan air baku di daerah Tual dan Malra.” Tuturnya.
Selain itu, LKL Maluku menjelaskan apabila program tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana surat yang sudah dilayangkan secara resmi dan tembusannya kepada Menteri PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Cipta Karya, Gubernur Maluku, DPRD Maluku, Bupati Malra, Walikota Tual dan Bupati SBT itu artinya LKL Maluku tidak main – main dalam membantu Pemerintah demi dan untuk masyarakat. Oleh karena itu surat yang dilayangkan ke BWS akan ditindak lanjuti. Tandas Pejabat Sementara Ketua LKL Maluku ini.
Harapan LKL yakni BWS tidak hanya melihat wilayah – wilayah berbasis daratan saja tetapi masih banyak daerah – daerah yang berbasis kepulauan seperti beberapa kabupaten/kota pada daerah perbatasan, pedalaman, terisolasi dan tertinggal itu.
“Harapan kita bahwa program – program yang dieksekusi itu bisa menyentuh masyarakat bukan kegiatan serimonial belaka, karena yang terlihat beberapa tahun terakhir ini hanyalah kegiatan serimoni saja.” Katanya.
Selain itu, kata Pejabat sementara Ketua LKL Maluku ini bahwa ketika hal tersebut tidak ditindak lanjuti maka waktu dekat LKL Maluku akan melakukan gerakan – gerakan aksi dengan meminta agar Menteri PUPR sesegera mungkin megevaluasi Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, karena keberadaan Haryono Utomo selaku Kepala BWS gagal dalam membangun Maluku, bahkan program – programnya pun sebagian besar adalah kegiatan serimonial belaka tanpa melihat kebutuhan pokok masyarakat yang ada di daerah kepulauan ini. Tegas Haris (WM)
