Ambon, Wartamaluku.com – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar sosialisasi pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) dan integrasi data provinsi berbasis kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Sosialisasi yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Selasa (6/8/2019) itu, merupakan upaya pemerintah pusat dalam menyelaraskan, mempertajam dan memantapkan sinergitas pelaksanaan pengukuran IKN dan integrasi data.
Kegiatan sosialisasi ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin bin Tahir, mewakili Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, dan dihadiri Wakil Gubernur Lemhanas RI Marsekal Madya TNI Wieko Sofyan.
Sekda saat membacakan sambutan Gubernur Maluku mengatakan, apresiasi pemerintah provinsi terhadap kegiatan ini, karena diakuinya, kedepan Indonesia sebagai sebuah negara akan terus menghadapi perkembangan dunia global.
Dikatakannya, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar, membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa.
Hubungan antara kedelapan gatra tersebut, lanjutnya, saling terkait dan menyeluruh membentuk tata-laku masyarakat dalam kehidupan nasional yang implementasinya diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan yang serasi, selaras dan seimbang.
Menurutnya, kelima indeks ketahanan pancagatra maupun trigatra pada tiap wilayah provinsi di Indonesia masih terdapat kelemahan dam kekurangan.
Disamping itu, ada beberapa indikator pendukung lainnya, yaitu indeks ketahanan demokrasi, ekonomi, ideologi, bela negara dan wawasan kebangsaan, dimana secara umum indeks ketahanan nasional cukup tangguh dan tidak membahayakan stabilitas nasional.
“Indeks ketahanan yang masih lemah dan belum tangguh diantaranya, indeks ketahanan ekonomi masih berbeda untuk tingkat kemiskinan di tiap provinsi. Indeks ketahanan ideologi masih lemah karena riak-riak konflik masal, suku, ormas, kelompok, masyarakat, dan indeks sosial budaya belum tangguh disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat kita, serta cenderung mencari pembenaran dari pada kebenaran dan menelan bulat-bulat informasi yang sesuai dengan pendapatnya,” kata Gubernur.
Seiring dengan pengukuran IKN dan integrasi data kabupaten/kota di Maluku, kata Gubernur, maka diperlukan penguatan terhadap revitalisasi nilai-nilai empat konsensus dasar nasional oleh segenap komponen bangsa melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang perlu di tumbuh-kembangkan oleh seluruh komponen bangsa sebagai implementasi dari nilai-nilai luhur Pancasila.
Berkaitan dengan hal juga, Gubernur berharap melalui pelaksanaan kegiatan ini akan terwujud sinergitas fungsi Pengukuran IKN melalui peningkatan koordinasi yang sinergi antar instansi teknis, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mempertajam program-program pembangunan di pusat maupun daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Pengisian data serta mendiskusikan hal lain yang berkaitan dengan pengukuran IKN dan Integrasi data provinsi basis kabupaten/kota melalui data terpusat atau satu data untuk Indonesia, dalam upaya memperkuat susunan suprastruktur, infrastruktur dan substruktur politik guna peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kebijakan, pembinaan, pengawasan serta persatuan dan kesatuan bangsa tetap mengedepankan semangat kebersamaan,” tandas Gubernur.
