Ambon,Wartamaluku.com- Komisi D DPRD Maluku mengkritisi masalah pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Haulussy Ambon terkait tidak tersedianya cairan pencuci darah yang dibutuhkan pasien sehingga harus keluar daerah namun meninggal dunia dalam perjalanan.
“Kita sudah pernah sidak dan banyak hal yang ditemukan di sana seperti kondisi ruangan, fasilitas pendukung serta infrastruktur yang tidak memadai, obat yang tidak ada di apotik dan laboratorium, maupun cairan pencuci darah,” kata anggota komisi D DPRD setempat, Saoda Tethol, di Ambon.
Banyak keluhan warga juga terkait obat yang ditanggung BPJS, tetapi mereka juga harus membeli di luar.
Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa dari pihak rumah sakit tidak bisa pengadaan obat-obat seperti itu, termasuk cairan pencuci darah.
“Kami sudah meminta Pemprov Maluku bagaimana struktur organisasi RSUD dibenahi, direktur dan bagian pengelolaan keuangan diganti. Jadi intinya sudah harus ada perombakan sehingga manajemen di sana bisa mengelola RSUD secara baik,” tandasnya.
DPRD secara politik anggaran bisa mendorong alokasi dana yang besar. Terpenting manajemennya dikelola secara profesional untuk pelayanan terhadap masyarakat.
Karena sekarang kondisinya sudah sangat memperihatinkan sekali, obat-obatan di laboratorium, apotik, cityscan maupun rontgen sudah tidak memadai dan dikhawatirkan RSUD ini pada 2020 bisa tutup karena RS Siloam akan membuka dan melayani BPJS, sehingga masyarakat akan lari ke sana.
Hal ini perlu dipikirkan Pemprov Maluku karena persaingan dalam pelayanan kesehatan sehingga RSUD ini bisa tetap kokoh berdiri melayani masyarakat dengan baik.
Dalam APBD 2017 telah dialokasi sekitar Rp30 miliar kepada RSUD Haulussy sekaligus akan dibayarkan tunggakan hutang sekitar Rp7 miliar, karena sebelum dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rumah sakit ini memiliki hutang kepada pihak ketiga.
“Tetapi sementara ini kita sudah minta dilakukan audit investigasi dan kedepannya perlu ada pendampingan terhadap RS, serta melakukan perombakan struktur organisasi di RSUD karena bila semua program ini berjalan maka RSUD semakin baik,” katanya.
Dia juga menilai para pejabat daerah tidak pernah berobat ke RSUD Haulussy sehingga tidak mengetahui persis kondisi yang terjadi dan tidak ada perhatian serius untuk melakukan pembenahan.”Rumah sakit ini milik orang kecil sehingga tidak ada perhatian khusus,” Tegas Saoda Tethol.
