Ambon, Wartamaluku.com – Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar kedepan dapat mendirikan sekolah khusus pelayaran.
Usulan dari Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan itu, mengemuka saat digelarnya pertemuan bersama Pemprov Maluku yang dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, di ruang rapat lantai VI kantor Gubernur Maluku, Kamis (6/2/2020).
Anggota Komisi IX, Iman Suroso, asal PDI-Perjuangan dalam kesempatan itu mengatakan, Maluku yang memiliki sektor andalan perikanan merupakan Daerah Kepulauan dengan mayoritas luas laut, sangat tepat untuk dibangun sekolah pelayaran.
“Jawa Tengah yang lautnya tidak luas saja punya Sekolah Tinggi Pelayaran, malah lebih dari satu. Kalau disini (Maluku) punya, menurut saya lebih bagus, karena Maluku daerah kepulauan dan lautnya luas sekali,” ungkap Suroso.
Soruso menyarankan, Pemprov Maluku dapat menjejaki kerjasama dengan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan untuk membantu mewujudkan pembangunan sekolah pelayaran tersebut.
“Pak Sekda bisa kerjasama dengan Komisi X biar dibantu untuk proses mendirikan baik itu bangunannya maupun dosennya. Saya setuju sekali, kalau disini ada sekolah pelayaran, karena menurut saya sangat sangat penting,” jelas Suroso.
Suroso juga berharap, Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Provinsi Maluku bisa mengadakan penambahan instruktur untuk pelatihan perikanan.
“Maluku ini sektor andalannya perikanan, sehingga tenaga kerja untuk sektor ini juga harus kita siapkan untuk mendukungnya,” tandas Suroso.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, kunjungan kerja Komisi IX merupakan pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang mengagendakan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku dalam rangka monitoring terkait peran BLK dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Maluku.
“Saat ini kita memasuki era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, dimana teknologi yang makin berkembang sehingga berdampak luas di beberapa aspek, salah satunya industri pada alat atau mesin yang diintegrasikan dengan fasilitas cyber atau internet,” ungkapnya.
Dikatakan, pada masa ini akan terjadi peralihan dari penggunaan tenaga manusia kepada mesin atau robot dan akan meningkat drastis di tahun 2033, sehingga proses peralihannya hasrus diikuti dengan kesiapan masyarakat guna memperkuat daya saing SDM melalui pelatihan guna meningkatkan kualitas.
Peningkatan kualitas SDM, sebutnya, menjadi prioritas pemerintah melalui pelatihan kerja atau vokasional training yang perlu terus dilakukan terutama dalam sektor pertanian, perikanan yang menjadi sektor unggulan provinsi Maluku.
“SDM yang terampil dengan tingkat produktivitas yang tinggi tidak saja bisa menghadapi era globalisasi saat ini, namun juga menekan angka pengangguran di Maluku,” paparnya.
Untuk itu, lanjutnya, penigkatan kualitas SDM melaui pelatihan kerja di BLK, lembaga pelatihan swasta, maupun BLK komunitas yang menjadi ujung tombak dalam menghasilkan SDM yang kompeten dan menjadi jembatan yang efektif untuk menyesuaikan kompetensi pekerja dengan kebutuhan kerja.
Ia menambahkan, upaya ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik melalui penguatan Perda serta dukungan pembiayaan yang bersumber baik dari APBD maupun APBN untuk optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan peningkatan produktivitas.
“Kami dari Komisi IX berharap peran BLK tidak hanya memberi pelatihan semata, namun juga benar-benar dapat memberikan keahlian sehingga peserta dapat bersaing dan terserap di pasar kerja, “paparnya.
Sementara itu, Sekda Maluku, Kasrul Selang mengakui, jika keberadaan BLK sangat penting di Maluku untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
“Kami sangat punya kepentingan dengan hadirnya BLK yang ada di provinsi ini. BLK yang kita miliki hanya di Ambon, Maluku Tengah, Buru dan Aru. Memang memanage daerah kepuluan pasti berbeda dengan yang kontinental. Maluku dengan 1.340 pulau yang kita bagi ke dalam 12 gugus pulau, mestinya kita mengharapkan setiap gugus pulau ada BLK, “ungkap Sekda.
Sekda mengaku bersyukur hadirnya BLK sudah bisa menjawab sedikit persoalan pengangguran.
“Data terakhir BPS, pengangguran di Maluku sebanyak 54 ribu dari 1,7 juta penduduk kita. Dari Angkatan kerja atau usia kerja, kurang lebih 8 persen pengangguran kita,” ungkapnya.
Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI juga didampingi mitra dari Kementerian Tenaga Kerja, yakni, Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional, Suhartono Kepala Biro Humas, R. Sushendarno dan Kepala Sub Direktorat sarana dan Prasarana, Adi Nugroho dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku, Toto Suharto. (**).
