Ambon,Wartamaluku.com – Komisi IV DPRD Maluku, menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku dalam rangka membahas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021,Jumat (18/12/2020).
Usai rapat Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan mengatakan, dalam rapat pembahasan juga dibicarakan terkait rencana proses pembelajaran tatap muka.
“Sebelum Pandemi Covid-19 selesai pasti belajar tatap muka tidak membuka ruang 100 persen seperti keadaan normal.
Namun semua itu dikembalikan ke daerah, kemudian daerah kembalikan ke sekolah dengan membicarakan dengan orang tua murid, dan pasti tidak mungkin kelas isi 30 murid kemudian masuk semua, kan tidak mungkin. Jadi, memurutnya tetap standar utama protokol kesehatan yang dikedepankan,” ungkap Attapary.
Ketika ditanya apakah perlu simulasi? menurutnya hal tersebut sudah diterapkan, baik itu di Buru, Buru Selatan.
Untuk Kota Ambon yang diminta agar tingkat SMA/SMK sudah harus jalan, karena daya nalar siswa SMA sudah tinggi. Tetapi yang paling rentan PAUD/TK, SD, dan SMP, susah untuk menjelaskan, karena tetap akan terjadi kerumunan, dan itu yang memang harus dilakukan simulasi.
Sementara itu, Plt Kadis Dikbud Provinsi, Insun Sangadji mengatakan untuk belajar tatap muka, dirinya baru selesai kegiatan di Makassar untuk Surat Keputusan Bersama (SKB) empat mentri, dimana dijelaskan bahwa sekolah tatap muka tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
“Karena Pemda lebih tahu apakah daerah sudah bisa melaksanakan tatap muka atau tidak,” ujar Sangadji.
Dicontohkan, jika nantinya ada orang tua murid yang tidak mau anak belajar dari rumah, berarti pemerintah harus berpikir seperti apa? Tetapi yang jelas sebagai Kepala Dinas akan memeriksa semua sekolah apakah sudah siap atau belum menjalankan belajar tatap muka.
“Nanti kita laporkan kepada Pemda apakah sekolah-sekolah ini sudah siap apa belum?,” ujar dia.
Prinsip Pempus, kata Sangadji, adalah tergantung kesiapan daerah. Dan itu tidak ada paksaan.
Disingung proses simulasi untuk Ambon, ia mengakui memang tidak sekaligus, tetapi bertahap.
“Mungkin ditentukan satu dua sekolah awal menjadi percobaan, mungkin setelah itu ada dua sekolah lagi, sampai semua sekolah.
Memang tidak bisa sekaligus semua sekolah masuk, itu memang yang di ingatkan dari pusat. Karena kita tidak bisa mengambil resiko kalau semua masuk sekaligus,” tandas Sangadji. (**)
