Ambon, Wartamaluku.com – Program dan kegiatan yang didanai DAK, dikerjakan swakelola sesuai spek dan petunjuk teknis. Namun perlu dilakukan pengawasan. Demikian dikatakan Ketua komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di DPRD Maluku, Selasa (23/3/2021).
Menurutnya, Komisi IV DPRD Maluku baru saja melakukan pengawasan disejumlah kabupaten untuk mengawasi realisasi program dan kegiatan yang didanai APBD maupun APBN dan sumber pembiayaan lainya ditahun anggaran 2020.
“Komisi IV saat melakukan pengawasan tidak mengabaikan program dan kegiatan yang lain. Namun, kita fokus awasi realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan,” ujar Atapary.
Diketahui DAK 2020 yang diperuntukan bagi SMA dan SMK untuk swakelola infrastruktur pendidikan senilai Rp 300 juta hingga Rp 3 miliar untuk setiap sekolah.
“Dalam pengawasan kita pastikan ruang belajar, mobiler, laboratorium, komputer, alat olah raga sesuai peruntukan,”jelasnya.
Selain itu, pihaknya melihat langsung kendala dan kesiapan guru kontrak dan guru penugasan untuk diangkat masuk P3K.
Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, koperasi dan sejumlah mitra terkait, mengawasi tenaga kerja yang bekerja disejumlah perusahaan di pulau Seram, untuk mengecek tenaga kerja di perusahaan memastikan BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja serta sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Kita datangi perusahaan perkebunan kelapa Sawit, perkebunan Kakao, tambak udang, perkebunan pisang, dan perusahaan mutiara. Jadi sekitat 50 persen pekerja belum memiliki BPJS tenaga kerja dan kesehatan serta gaji mereka belum memenuhi UMP,” urainya.
Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Maluku, agar merekomendasikan kepada sejumlah perusahaan agar segera memenuhi hak tenaga kerja untuk memperoleh BPJS kesehatan dan tenaga kerja.
Komisi IV juga mengawasi masyarakat maupun kelompok masyarakat yang menerima dana bergulir dari Koperasi, sesuai peruntukan.
“Kita cek apakah penerima terima dana bergulir sesuai Rp 7 juta dari Pemda. Apakah dana itu untuk pengembangan usaha dan peningkatan ekomomi dan buka lapangan kerja sesuai permohonan atau tidak. Tapi semuanya sesuai terima dengan baik untuk pengembangan usaha yang produktif,”bebernya. (**)
