Ambon, Wartamaluku.com – Komisi III DPRD provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi penyampaian aspirasi ke pempus dengan mitra yakni, BPJN, BWS, BPPW BP2P, BP2JK serta Dinas PU dan Disperindag Maluku yang dipimpin Ketua komisi III Richard Rahakbauw didampingi Wakil ketua Saudah Tethool, Ayu H Hasanusi dan anggota yakni, Anos Yermias, dan Fauzan Alkatiri
Anos Yermias menyampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui dana Inpres khusus untuk BPJN Maluku, begitu juga pembangunan yang dilakukan oleh BPPW, BWS serta Dinas PU Maluku.
Sementara itu Ayu H Hasanusi mengatakan soal jalan dari Kawanua ke Teluthi untuk segera di tangani begitu juga penyampaian data pembangunan jalan untuk di sampaikan ke kementrian PUPR, begitu juga usulan pembangunan pasar baru di wilayah kota Ambon.
Wakil Ketua Komisi III Saudah Tethool menjelaskan terkait dengan pembangunan talud penahanan pantai, di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ,banyak yang mengalami abrasi pantai yang cukup tinggi sehingga tidak bisa menggunakan dana desa tetapi melalui dana kementerian PUPR melalui BWS Maluku.
“Stop dengan Pamsimas, ada pekerjaan yang tidak selesai hanya mengambil air yang sumber air sesaat, ketika musim kemarau air habis. Sehingga seluruh program air bersih Pamsimas di Kei Gagal” tegas Tethool.
Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri. Menurutnya terdapat 5 titik program Pamsimas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang rusak.
Namun sayangnya wakil rakyat dari Bumi Ita Wotu Nusa itu tidak menjelaskan secara detail kelima titik program Pamsimas yang dinilainya rusak.
Menanggapi hal tersebut, Donni Perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku menjelaskan program Pamsimas dilakukan secara bertahap mulai dari verifikasi bersama Pemerintah Daerah setempat, survei lokasi langsung dengan masyarakat, termasuk sosialisasi.
Bahkan program yang sudah selesai dikerjakan, kata Doni diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola secara langsung.
Sementara itu, Rahakbauw berharap apa yang disampaikan akan menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di Maluku yang mencakup 11 kabupaten dan kota. (**)
