Ambon, Wartamaluku.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku bertemu Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) guna untuk membahas realisasi pembangunan Ambon New Port.(9/11/2021).
Anggota Komisi II, Aziz Hentihu mengatakan, banyak manfaat jika Ambon New Port di bangun di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
“Multiplier effects disektor ekonomi sangat luar biasa atau Ambon New Port dibangun,” kata Hentihu, ketika dihubungi, Selasa (9/11/2021).
Dia mengaku, ratusan ribu nelayan dan pekerja akan direkrut jika Ambon New Port di bangun.
“Sebanyak 283. 953 nelayan dan awak kapal dipekerjakan. Ada 750 petugas pelabuhan perikanan. 26. 548 tenaga kerja bongkar muat dan tenaga informal dan 985 pekerja di industri perikanan,” tandas Ketua DPW PPP Maluku ini.
Tak hanya itu, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Buru dan Bursel ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 6, trilyun per tahun. Jadi dana bagi hasil sektor perikanan sesuai Permenkeu.
Untuk itu, lanjut dia, ada campur tangan industri perbankan dan perbankan. Ini karena perputaran uang Rp 124, 60 Trilyun per tahun dari kegiatan transaksi penjualan ikan hasil rangkap dan budidaya Ada juga penjualan Bahan Bakar Minyak, air bersih, es, logistik perbekalan ABK, bahan alat penangkapan ikan dan transaksi dan kegiatan doking kapal.
“Ada juga asuransi untuk nelayan sebesar Rp 42, 14 Miliar per tahun. Jadi premi Rp 150 ribu tiap tahun bagi setiap nelayan, “bebernya.
Sedangkan multiplier effect kebijakan penangkapan terukur dan terciptanya industri dan lapangan kerja, adalah usaha penangkapan ikan, pelabuhan moderen, aktivitas pelabuhan, dan industri perikanan.
“ABK diutamakan dari nelayan lokal usia 20 tahun sampai 50 tahun. Pelabuhan yang bersih tertata rapi. Administrasi kepelatihan, dan perizinan melaut. Aktivitas pelabuhan, yakni bongkar muat, BBM, air bersih, perbekalan melaut, pemeliharaan dan perawatan kapal, kebersihan kapal dan pelabujan serta apartemen untuk awak kapal. Sementara industri pengelolaan ikan dan infrastruktur rantai dingin seperti colstorage dan pabrik es,”jelasnya.
Sementara kebijakan penangkapan terukur dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi. “Jadi dalam penangkapan ikan menjaga kelestarian ekologi. Karateristik sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama. Disitu ada peluang peningkatan produksi perikanan tangkap,”urainya.
Begitu juga perlunya, regulasi yang menjamin pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. (**)
