Ambon, Wartamaluku.com – Dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp700 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ternyata masih menimbukan banyak masalah di lapangan, terutama pembangunan infrastuktur di kabupaten/kota.
“Dari awal sudah kita ingatkan, karena proses pembahasan tidak melalui DPRD Maluku, ini sudah sering di sampaikan oleh beberapa rekan anggota DPRD. SMI berjalan, kita lihat saja distribusi pembagian per gugus pulau dan kabupaten terlihat ketimpangan. Akhirnya, pekerjaan yang sudah berjalan ternyata menyisahkan banyak masalah di lapangan, misalnya trotoar di Kota Ambon sampai hari ini komplaen dari masyarakat tidak pernah berhenti, karena banyak masyarakat yang jatuh akibat tehel yang licin,” tandas anggota DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena kepada wartawan, Rabu (02/06/2021) di DPRD Maluku.
Selain itu kata dia, banyak pekerjaan yang tersebar di Maluku yang juga meninggalkan masalah.
“Ada yang pekerjaan belum selesai sudah terancam ambruk dan hari ini banyak sekali proyek dari dana SMI yang tidak dikerjakan maksimal. Ada banyak kasus seperti, pembangunan talud di Seram Bagian Timur- Kecamatan Werinama, air bersih di Pulau Haruku, trotoar di Kota Ambon dan lainnya,” tandasnya.
Terhadap berbagai persoalan ini, dirinya meminta DPRD Maluku, terutama Komisi III untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan.
“Bukan saja dewan tapi masyarakat juga sebagai pengguna yang berhak atas itu harus turut mengontrol, sehingga ini bisa menjadi catatan evaluasi bagi pemerintah provinsi, dinas terkait dan juga kontraktor yang bekerja di lapangan supaya bisa memperhatikan hal itu, agar program yang sudah berjalan itu bisa efektif dan efisien, tepat guna, tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat di Maluku,” ujar Kolatlena mengingatkan.
Disinggung soal trotar yang banyak mengakibatkan korban, apakah pemerintah juga harus bertanggung jawab? Kolatlena mengatakan, paling tidak harus ada langkah tanggap dari pemerintah.
“Warga jatuh itu tidak biasanya, sebelum trotoar itu dibuat, itu warga tidak ada yang jatuh, mungkin satu atau dua orang ada yang jatuh tapi itu faktor lain. Tapi begitu dibangun trotoar menggunakan tehel yang licin itu, akhirnya orang jatuh terus. Ada dengan kendaraan mau masuk toko juga jatuh, pejalan kaki sering jatuh. Itu berarti, akibat dari trotoar yang menggunakan tehel yang licin. Untuk itu pemerintah harus bertanggung jawab, dan meresponsnya dengan cepat,” ujar politisi Gerindra Maluku ini, sembari mengingatkan Komisi III untuk bersikap tegas, karena fungsi pengawasan yang melekar maka tidak boleh diabaikan. (**)
