Masohi, Wartamaluku.com.-Aksi demonstrasi menuntut keadilan dan transparansi terhadap berbagai kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, kembali dilakukan. Demonstrasi kali ini lakukan oleh elemen pemuda KNPI, bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PUKAT SERAM dan LSM SEKOCI dengan masa pendemo yang cukup besar. Aksi demo tersebut di lakukan di pelataran kantor bupati Malteng pada Selasa, (12/04).
Sayangnya, aksi demo yang di laksanakan tersebut tidak didengar oleh unsur pimpinan daerah Malteng. Para pendemo diterima oleh Kepala Kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Drs. M. Pattimura dan Assisten II Setda Malteng, Drs. M. Kalauw. Demo dipimpin langsung oleh Sukri Wailissa (Ketua KNPI Malteng), Fahry Asyatri (LSM Pukat Seram) dan Syahril Silawane (LSM Sekoci) membeberkan, berbagai kebijakan yang dilakuan oleh Bupati Malteng Tuasikal Abua, masih banyak yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. ‘’Sehingga terkesan kalau kebijakan yng dilakukan itu, tersimpan kejahatan indikasi korupsi yang cukup besar dan melibatkan para SKPD yang ada,’’ kata pendemo. Fahry Asyatri mencontohkan, kasus korupsi dana Alkes di RSUD Masohi tahun anggaran 2013 lalu.
Dia menyebutkan, Kejaksaan Negeri Masohi sudah mengantongi dua (2) alat bukti yang jelas dengan tersangka dr. M. L dan Ny. N, namun ketika dalam persidangan pada Pengadilan Tipikor Ambon, kedua tersangka yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejari Masohi malah dinyatakan tidak bersalah dan bebas demi hukum. ‘’Ada apa dibalik indikasi kasus korupsi ini, ataukah jngan-jangan ada tuyul atau siluman yang mengambil dan menguras uang rakyat itu,’’ tegas Asyatri.
Selain itu juga, pendemo juga menyebutkan adabanyak indiksi kasus korupsi yang di lakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Malteng berupa pembelian kapal ikan milik mantan bupati Abdullah Tuasikal mencapai Rp. 3 miliar lebih. Pengadaan kapal ikan dari Kementerian Perikanan kepada masyarakat Pulau Ai, Kecamatan Banda itu, mencapai Rp. 1,2 miliar. Selai itu ada pembayaran beban kerja PNS di Kecamatan Leihitu mencapai Rp. 15 miliar lebih dan indikasi mark up terhadap pembangunan Tugu Bundaran Masohi, pembangunan trotoar, Baileo Malteng, serta areal hijau di Pantai Ina Marina, Masohi.
Asyatri juga menegaskan, kalau pembangunan areal hijau Pantai Ina Marina tersebut ada indikasi korupsi yang cukup besar. Indikasi korupsi itu, tandasnya lagi, karena didalam areal tersebut pekerjaannya dilakukan pada lokasi pekerjaan proyek lama yang tidak pernah tuntas dan terselesaikan. ‘’Ada dugaan kuat berbagai paket proyek yang sengaja dimenangkan oleh pihak-pihak rekanan bupati, dengan nilai anggaran miliaran rupiah sehingga menyisakan berbagai indikasi kasus korupsi yang besar di daerah ini,’’ tutur Asyatry lagi. Ketua LSM Pukat Seram ini menuding keras, ada keterlibatan pejabat publik di Malteng dan Pemprov terhadap pengoperasian PT. Nusa Ina Group yang hingga kini tidak memiliki ijin usaha. Sehingga banyak masyarakat yang memiliki hak ulayat, menjadi korban Sihar Sitorus, yang juga pemilik perusahan.
Para orator juga meminta agar Bupati Malteng, Tuasikal Abua, bersikap transparan dalam sistim penggunaan anggaran dan membuka ruang publik sehingga masyarakat bisa mengetahui anggaran yang di kelolah oleh pemda setempat. Para SKPD yang ada di Malteng harus transparan membuka ruang publik melalui spanduk, baleho taupun Website, terkait kebijakan pembangunan. Kepala Kesbangpol dan Linmas serta Asisten II, yang menerima para pendemo berjanji akan menyampaikan tuntutan para pendemo kepada Bupati ataupun Sekda kalau sudah berada ditempat. Usai melakukan aksi demonstrasi, pendemo langsung menuju Mapolres Malteng guna meminta Kapolres bersama jajarannya melakukan investigasi dan audit terhadap berbagai indikasi kasus korupsi yang terjadi. ‘’Kami siap memberikan bukti dan fakta indikasi korupsi kepada kepolisian untuk di jadikan bahan investigasi dan audit, agar bisa mengungkap berbagai kasus yang terjadi,’’ tegas Asyatri dalam orasinya di depan pintu gerbang Mapolres. Para pendemo diterima oleh Kasat Reskrim Polres Malteng, Iptu. Uspril Utuwembun, mewakili Kapolres.
Utuwembun dalam arahannya mengatakan, dirinya mewakili unsur pimpinan Polres mene3rima parra pendemo karena pimpinan Polres Malteng sedang melakukan tugas dinas ke Ambon. ‘’Berbagai aspirasi ini akan disampaikan, ketika kedua pimpinan ini berada di tempat,’’ janji Uspril. Utuwembun juga mengajak KNPI, LSM Pukat Seram dan LSM Sekoci, untuk bekerjasama dalam upaya penegakan hukum terhadap berbagai fenomena indikasi kasus korupsi. ‘’Saya berterimakasih atas kepeedulian saudara sekalian terhadap kasus korupsi dan mari kita bersama-sama memberantasnya, asal disertai dengan bukti-bukti yang jelas,’’ ungkap Uspril. (WM-03)
