Ambon, Wartamaluku.com – Desa dan Kelurahan di Provinsi Maluku tidak mendapat anggaran program kotaku. Padahal program ini sudah ada sejak tahun 2020 dan dilanjutkan hingga 2021.
Hal ini membuat Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury sangat terkejut desa dan kelurahan tidak menerima program tersebut.
“Kami sudah diskusi, mendapat informasi tentang bagaimana mekanisme sampai anggaran diberikan Kotaku dari pemerintah pusat.Ternyata itu diusulkan oleh wakil rakyat di DPR RI, pada pembahasan APBN, tentunya melalui kementerian PUPR”. Demikian dikatakan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury kepada wartawan diruang kerjanya Kamis (14/1/2021).
Menurutnya, setelah mendalami pentingnya program kotaku bagi pengembangan masyarakat di Maluku, terutama lingkungan pemukiman yang kumuh, dan beberapa pemukiman yang mengharuskan mengintervensi program Kotaku, karena itu Watimury harus mendukung program tersebut.
“Dalam pertemuan dengan mereka, kami akan menyampaikan surat resmi kepada pempus.
Kami juga akan berkoordinasi dengan Gubernur, melalui Dinas PUPR bisa memperoleh dana dari pempus mèlalui Kementerian PUPR dan DPR RI. Mudah – mudahan kita bisa mendapat dana pengembangan program kotaku.
“Dulu namanya program PNPM Mandiri, tapi sejak Pak Jokowi menjadi program kotaku, jadi bagaimanapun juga intinya progtam ini untuk pengembangan kehidupan masyarakat di kelurahan dan desa,” tuturnya.
Dikatakan, mudah – mudahan perjuangan DPRD belum terlambat, meskipun APBN 2021 sudah selesai bahkan sudah jalan, tetapi paling tidak bisa menunggu program di tahun 2022.Tapi kalau ada kebijakan lain akan ditampung pada APBN 2021 itu sangat baik.
Selain itu, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku melalui, Kementerian PUPR, untuk bisa mendapatkan anggaran dari pusat untuk pengembangan program kotaku.
Karena itu, DPRD berupaya membantu menyelesaikan masalah masyarakat Maluku dengan program Kotaku dengan pengentasan kemiskian dan pengurangan pengangguran dan seterusnya.
“Prinsipnya apa yang kita buat kepada masyarakat, kita akan membantu melakukannya dan itu tugas dan tanggungawab kita sebagai DPRD”. Tandas Wattimury. (WM)
