Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan luas wilayah laut yang kaya berbagai potensi sumber daya perikanan bernilai ekonomis di pasaran dunia, belum memberi dampak terhadap tingkat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di provinsi tersebut.
“Fakta hamparan laut yang luas mencapai 92,4 persen dari luas wilayah Maluku dan kaya akan potensi sumber daya perikanan, tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” kata Gubernur Maluku saat membuka seminar kelautan yang merupakan rangkaian sidang tanwir Muhammadiyah, di Ambon, Minggu, 26/2/2017.
Pada seminar dengan tema “Kedaulatan Maritim dan Kesejateraan Rakyat di Negara Kepulauan”, Gubernur menegaskan, kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di Maluku menimbulkan stigma miris dan ironis serta menjadi potret buram kemiskinan yang jauh dari kehidupan layak.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara bahari sangat potensial untuk berkembang menjadi negara industri berbasis perikanan dan kelautan, karena sektor perikanan dan kelautan tidak hanya bisa memberikan kontribusi besar dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga menyediakan lapangan kerja, menghasilkan produk unggulan serta menopang ketahanan pangan nasional.
Sedangkan Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas 712.479,69 kilometer persegi, di mana 92,4 persen adalah laut dan sisanya 7,6 persen daratan serta memiliki 1.340 buah pulau.
Secara geografis, geopolitik maupun geo ekonomi memposisikan laut Maluku sebagai salah satu situs inti dalam jaringan metopopulasi sumber daya perikanan nasional bahkan di dunia, di mana tercatat potensi perikanan provinsi berjuluk Negeri raja-raja ini mencapai 26,52 persen dari potensi perikanan nasional setiap tahun.
“Potensi ini mestinya menjadi modal berharga untuk membangun industri berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah, yang akhirnya dapat memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran masyarakat Maluku, tetapi yang terjadi saat ini kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di Maluku masih berada dibawah garis kemiskinan,” katanya.
Gubernur memandang seminar kelautan yang digelar pada Tanwir Muhammadiyah sangat tepat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, dengan sumber kekayaan alam laut yang menjanjikan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai penggerak utama pembangunan nasional.
“Namun melihat kenyataan saat ini begitu ironis karena geliat ekonomi sektor perikanan belum sesuai harapan. Masyarakat nelayan sebagai pemangku kepentingan utama perikanan masih tertinggal dan menjadi terpinggirkan karena belum memperoleh keuntungan dan manfaat dari pengelolaan sumber daya laut,” tandasnya.
Keadaan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan terutama langkah dan kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan untuk menegakkan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Siapa yang paling banyak menikmati berkah harta karun bahari yang terhampar luas di lautan Maluku, di samping korelasi yang inhern antara kekayaan laut Indonesia dengan kehidupan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan penguasa sumber daya alam tetap berupaya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Merebut kembali potensi maritim dan mensejahterakan rakyat Indonesia dari hasil maritim adalah pekerjaan rumah bangsa saat ini.
“Karena itu seluruh aspek kebangsaan mulai dari institusi pemerintah hingga struktur paling dasar negara perlu mendorong kedaulatan maritim Indonesia,” tegasnya.
Kendati demikian, Gubernur mengakui bukan pekerjaan mudah serta banyak rintangan untuk mewujudkan optimalisasi pembangunan bidang maritim.
Berbagai aspek perlu dibenahi baik kebijakan hingga pelaksanaan agenda pembangunan dengan tujuan memanfaatkan maritim Indonesia sebagai poros pembangunan yang pada intinya berimbas pada kesejahteraan rakyat.
Said berharap, seminar tersebut akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran strategis, konstruktif dan ilmiah dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah di berbagai sektor dalam rangka pembangunan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, terutama di Malukudi masa mendatang.
