Ambon,wartamaluku.com – Komisi II DPRD Kota Ambon menghimbau Dinas Pendidikan dalam hal ini penyusun soal tingkat daerah,Musyawarah Kelompok Kerja Guru (MKKG) agar mampu mempertahankan independensinya dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dalam kaitan apapun.
Himbauan ini disampaikan oleh Mourits Tamaela selaku Anggota Komisi II saat dimintai keterangannya di Balai Rakyat,Rabu (28/03).Kekuatiran ini beralasan karena sebentar lagi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) dikalangan siswa-siswi dari tingkat Sekolah Dasar(SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat,akan berlangsung Bulan April mendatang.
“Kami Komisi II menghimbau Dinas Pendidikan dalam hal ini penyusun soal tingkat daerah,Musyawarah Kelompok Kerja Guru (MKKG) tingkat SD hingga SMP agar mampu mempertahankan independensinya dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dalam kaitan apapun,”himbaunya.
Pasalnya sambung Tamaela, kebocoran soal yang sering dikhawatirkan oleh siswa maupun orang tua murid,juga dikalangan pemerhati pendidikan.Menurut kami,kami percayai Diknas yang melakukan UNBK dan perlu diketahui dari sejumlah mata pelajaran, sistemnya langsung disusun oleh kementerian juga disusun oleh pihak Diknas sendiri.
“Oleh karena itu, kami menitikberatkan pada penyusunan soal tingkat daerah.Untuk antisipasi itu, kami membutuhkan sebuah komitmen yang kuat antara Diknas dan tanggung jawab yang mereka embani serta tidak bermain-main dengan kebocoran soal.Supaya,kita bisa mengukur tingkat prestasi daripada siswa itu sendiri,”tegasnya.
Pada kesempatan yang sama,Ahmad Ohorella yang menjabat Wakil Ketua Komisi II menerangkan bahwa dua hari berturut-turut Kami sudah rapat bersama pihak Telkom,PLN dan Diknas sebagai mitra Komisi.
Terkait Rapat dengan Diknas, pelaksanaan UNBK yang direncanakan, akan berlangsung pada tanggal 2 Mei dikota Ambon.Ada 7 sekolah yang dipastikan akan melaksanakan UNBK.Dalam rangka sukses UNBK ,dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak diantaranya Telkom,PLN.Karena, terkait dengan fasilitas perangkat yang digunakan,berupa perangkat komputer dan jaringan internet.
“UNBK tingkat SMP akan berlangsung pada 2 Mei mendatang,dan ada 7 sekolah yang melaksanakannya.Kami butuh kerja sama dari berbagai pihak diantaranya,Telkom dan PLN .Mengingat, berbasis satelit langsung dari pusat,Telkom untuk jaringan dan koneksi sedangkan PLN berkaitan dengan kondisi kota Ambon berhubungan dengan pemadaman bergilir hingga kekhawatiran kami, yang terjadi saat pelaksanaan UNBK disinkronkan dengan PLN dan pihak Telkom sebagai penunjang dan sudah dipastikan untuk pihak Telkom menjamin soal konektifitas, tetapi sangat dibantu dengan PLN”terangnya.
PLN sendiri kata Ohorella,cukup ekstra dan tidak lagi menggunakan metode cadangan saat UNBK,tidak memakai sistem langsung menggunakan jaringan PLN,tapi pakai alat bantu Genset.Karena, jangan sampai saat ujian berlangsung,bukan soal pedamanan bergilirnya tetapi tiba-tiba ada kendala teknis diluar perencanaan ,karena misalnya ada korsleting dimana-mana,lewat langsung terhadap jaringan listrik.
“Mereka menyiapkan kurang lebih lima genset untuk mengbackup. Kalaupun kurang, PLN akan siapkan dua buah lagi,dengan frekuensi pelayanan yang akan diatur.Nanti tanggal 04 April mendatang,Kami akan rapat terakhir dengan Diknas,Telkom dan PLN.Selanjutnya,akan on the spot ke 7 sekolah penyelenggara UNBK . Sehingga, keinginan kami berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan di tahun mendatang ada penambahan sekolah yang laksanakan UNBK dan 75 persen sekolah pelaksana UNBK agar standar kualifikasi pendidikan di kota ini semakin meningkat,”harapnya.
Tujuh sekolah penyelenggara UNBK diantaranya,SMPN 3,SMPN 6,SMP Lentera,SMP Kalam Kudus,SMP Xaverius,SMP Kristen YPKPM dan MTS Al Khairat Ambon.Sebelumnya,diusulkan ke Diknas Provinsi Maluku sebanyak 14 sekolah namun setelah diverifikasi hanya ketujuh sekolah ini yang layak melaksanakan UNBK.(WM-UVQ)
