Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPK, KPPS dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di empat kabupaten yang melaksanakan pilkada untuk tidak main-main dalam penerapan protokol kesehatan pada pilkada 2020.
Ketua DPRD Maluku Lucky Watimurry mengatakan penerapan protokol kesehatan ketat harus dilakukan di semua rangkaian pilkada, tidak hanya pada hari pencoblosan saja, yakni 9 Desember.
Penerapan protokol kesehatan ini guna menghindari munculnya klaster baru pandemi Covid-19. Ungkap Wattimury kepada wartawan diruang kerjanya Rabu 2/12/2020.
Menurutnya, salah satu aspek yang paling penting berkaitan dengan protokol kesehatan. Bagi penyelenggara Pemilu harus betul mengatur sehingga protokol kesehatan tetap berjalan, demikian juga masyarakat yang datang ikut pemilihan harus diberikan penjelasan atau pengertian agar penerapam protokol kesehatan menjadi bagian dari proses bersama. Sehingga pilkada tidak menjadi klaster baru.
“Kita bersyukur selama ini ada satu dua pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye, tetapi paling tidak daerah-daerah yang melaksanakan pilkada telah menujukan fakta bahwa mereka bukanlah klaster baru dalam pengembangan Covid-19 di Maluku”, ungkapnya.
Karena itu, sekali lagi masalah protokol kesehatan menjadi perhatian penuh dari KPUD, PPK, KPPS, Bawaslu, dengan demikian pelaksanaan pilkada berjalan tertib dan aman.
“Saya minta kepada seluruh komponen masyarakat, menjadi tanggungjawab bersama untuk menciptakan situasi kondusif menghadapi Pilkada.
Jadi bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI dan Polri, tetapi semua kita, pasangan calon, tim kampanye, partai politik, dan msyarakat umum.
Oleh karena itu mari kita lihat proses Pilkada sebagai tanggungjawab bersama untuk menjaga situasi dan kondisi yang baik, sehingga 9 Desember pemilihan berjalan tertib dan lancar”, tutur Wattimury.
Wattimury sangat menyakini sungguh setelah berjalan mengelilinggi empat daerah pemilihan, pilkada akan berjalan tertib dan lancar.Soal siapa yang menjadi Pemenang, biarkan rakyat yang memilih.
“Jadi tidak usah memprediksi si A atau si B, berikan kepada masyarakat untuk memilih sesuai hati nuraninya,”ucapnya.
Dengan begitu, kalau rakyat sudah menggunakan haknya untuk memilih, tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Berbeda kalau ada yang mau memakai cara-cara tidak terpuji dengan langkah-langkah pragmatis, membagi uang dan sebagainya. Jadi bisa menimbulkan persoalan baru.
“Saya kira selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan kampanye, tiap-tiap pasangan calon sudah berkesempatan menyampaikan visi misi, dan biarkanlah masyarakat yang menentukan sesuai dengan hati nuraninya,”pungkasnya.(WM)
