Ambon, Wartamaluku.com – Pemerintah kabupaten maluku barat daya bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon Afliana Latumakulitta melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten MBD menuju cakupan kesehatan Semesta Tahun 2018, yang dilaksanakan usai pelantikan Sekda Kabupaten MBD di Gedung PKK Provinsi Maluku,Kamis (18/02/2018).
Bupati Maluku Barat Daya, Barnabas Orno kepada Wartawan mengatakan Melihat kepada Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati mengambil langkah sesuai tugas dan fungsinya untuk mengalokasikan aggaran, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program JKN, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standard dan SDM yang berkualitas, memastikan semua BUMD terdaftar, memastikan pembayaran iuran serta pengenaan sanksi administratif bagi Badan Usaha di wiliyahnya.
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dari komitmen Pemerintah Kabupaten MBD untuk melayani masyarakat khususnya kepastian jaminan kesehatan.
“Tapi tentunya kita sesuaikan dengan APBD, jadi bisa saja sekaligus atau bertahap. Yang terpenting adalah niat untuk melayani masyarakat” ungkap Orno.
Sementara itu menurut kepala BPJS Afliana mengatakan manfaat UHC (universal Health Coverage) untuk masyarakat adalah seluruhnya tercover, adanya kepastian siapa yang menjamin jika sakit, yaitu Pemda, Pemberi Kerja maupun mandiri yang terkoordinir by system online bagi warga MBD di seluruh Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi pemda MBD, diharapkan secepatnya untuk membuat PKS sehingga rakyat bisa memakai hak-hak mereka” terang Afli.
Pada Januari 2018 jumlah peserta JKN-KIS di MBD sebesar 57.663 jiwa atau 86,53% dari jumlah penduduk 66.638 jiwa. Dengan ditandatanganinya MoU ini, pada 1 Februari 2018 jumlah peserta JKN-KIS di MBD meningkat menjadi 65.738 jiwa atau 98,64%. (WM)
