Ambon,Wartamaluku.com- Ketua tim pemenangan pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Ambon, Paulus Kastanya dan M.A.S Latuconsina atau dikenal dengan jargon PANTAS, Edwin Adrian Huwae menegaskan, Kota Ambon sangat membutuhkan sosok pemimpin lima tahun mendatang seperti Paulus Kastanya dan M. A. S Latuconsina.
Pasalnya, kedua pasangan ini adalah birokrat murni yang memiliki segudang pengalaman. Oleh karena itu tidak heran jika dalam Pilkada Kota Ambon pasangan PANTAS mendapat dukungan dari sembilan partai politik (Parpol).
“Figur Paulus Kastanya dan Sam Latuconsina adalah figur yang kita butuhkan. Birokrat murni yang mempunyai segudang pengalaman dan oleh karena itu ada sembilan Parpol yang hari ini mempercayakan mandatnya kepada pasangan ini. Tentunya kepercayaan Parpol yang luar biasa besar ini bukan tanpa alasan. Pasti ada alasannya salah satunya figur pak Poli dan Sam adalah orang-orang punya pengalaman di birokrat. Oleh karena itu, maka wajar kalau mereka kemudian mendapat kepercayaan,” ujar Huwae.
Dikatakan, pengalaman pemerintahan lima tahun yang lalu yang diduga terindikasi korupsi harus dihilangkan. Dan hari ini kalau ada pasangan calon lain yang mengikrarkan bahwa pemerintahannya akan bebas korupsi menurut Huwae rekam jejaknya tidak membuktikan seperti itu.
“Mari kita kelola Kota Ambon ini secara baik, demi untuk kepentingan warga Kota Ambon dan Maluku secara keseluruhan. Karena Kota Ambon adalah episentri dari Provinsi Maluku. Kalau Kota Ambon pembangunannya tersendat-sendat, maka kita butuhkan figur untuk memimpin dan figur yang tepat adalah kedua orang ini. Karena mereka pengalaman saat menjadi birokrat. Kalau mau mengukur rekam jejak pasangan Poli-Sam mari kita teliti secara mendalam tidak ada satupun noda yang mengiringi kedua orang ini, karena itu mereka berdua pantas untuk diberikan kepercayaan untuk memimpin Kota Ambon kedepan,” tandas Huwae.
Huwae juga menghimbau agar proses Pilkada di lima kabupten/kota di Maluku ini dijalani dengan secara jujur dan adil, hindari praktek money politic, tidak ada intimidasi terhadap PNS.
“Kami harap PNS-PNS yang ada di wilayah-wilayah itu dapat bersikap netral dan tidak perlu terlibat sampai melanggar aturan,” ujar dia mengingatkan. (WM-P)
