Ambon, Wartamaluku.com – Pengawasan Komisi III DPRD Provinsi Maluku di lima kabupaten/kota terus menyoroti berbagai keterlambatan proyek. Kata Ketua Komisi III DPRD Maluku Anos Yermias kepada awak media di gedung balai rakyat Karpan Ambon Jumat, 6/3/2020.
Menurutnya, ada dua hal yang perlu dijelaskan yakni pelaksanaan kegiatan baik yang dibiayai menggunakan dana APBN/APBD 2019 Provinsi Maluku berjalan dengan baik meskipun ada sedikit keterlambatan.
Diakui Yermias, pelaksanaan pekerjaan terlambat di akibatkan karena salah satunya persoalan lahan karena, dimana-mana diseluruh kabupaten ada yang terlambat akibat komplen dari masyarakat itu sendiri.
“Dalam rapat koordinasi dengan komisi III di kabupaten yang kami datangi itu mereka meminta agar para mitra juga ikut membantu sosialisasikan seluruh program – program yang dibangun di kabupaten itu demi untuk kepentingan rakyat di daerah itu,” ungkapnya.
Dijelaskan, terkait dengan keterlambatan pekerjaan terhadap semua pelaksana sudah kena denda pekerjaan itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 243. karena itu, terhadap seluruh kegiatan yang terlambat kami minta segera diselesaikan sesuai dengan instruksi dari PMK, dan kami yakin bulan Maret sudah harus tuntas karena pekerjaan diatas 90 persen,” tuturnya.
Anggota DPRD dapil KKT/MBD ini juga mengungkapkan saat melakukan pengawasan ada hasil pekerjaan yang tidak terlalu bagus, karena faktor cuaca yang mempengaruhi. “Untuk itu, kami minta agar pekerjaan yang tidak bagus untuk segera dibenahi, karena setelah pengawasan dilakukan DPRD Maluku ada juga audit lapangan oleh BPK dan pasti tidak ada penyedia jasa yang ingin susah .”ucapnya.
“Kami juga minta semua penyedia jasa untuk segera menyelesaikan tanggungjawab mereka dengan baik, kalau terjadi masalah hukum otomatis mereka akan diproses secara hukum.,” ujar Yermias. (**).
