Ambon,Wartamaluku.com – Provinsi Maluku kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Latief menegaskan, opini WTP bukan hadiah dari BPK tapi hasil kerja keras dari Provinsi Maluku.
Latief menegaskan hal tersebut, usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (8/6).
“Saya memberikan apresiasi, karena Provinsi Maluku sudah bisa mempertahankan opini yang baik ini, dari 2015 sampai 2016,” ujar Latief. Meski demikian, dia mengaku ada sedikit catatan soal masalah aset. Pengelolaan aset yang perlu ditertibkan secara administratif.
“Tapi itu tidak mempengaruhi material. Hanya soal perlu pengelolaannya dicatat pada post anggaran APBD. Uangnya bisa dilihat, hanya soal pencatatannya,” tandasnya.
Sementara menanggapi soal kasus Kementerian PDT yang berimbas pada sorotan terhadap kinerja BPK, Latief katakan, lembaganya punya standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN), punya kode etik dan punya nilai-nilai dasar yang menjadi rujukan bekerja. “Jadi kami punya independensi, integritas dan profesionalisme. Dan kita melalui proses-proses hasil audit ini pun sudah melalui tahap berjenjang. Ada review yang dilakukan secara berjenjang,” terang Latief Jadi menurutnya, tidak bisa dilakukan secara individu. Semua melalui sistem dan dilakukan secara tim kerja yang integritasnya sudah teruji.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff menyambut gembira, daerah yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Zeth Sahuburua ini kembali meraih opini WTP. Dia juga menghimbau kepada Kabupaten/Kota di Maluku untuk meningkatkan kinerja lagi.
Dia juga menghimbau kepada Kabupaten/Kota di Maluku untuk meningkatkan kinerja lagi. “Saya himbau yang masih disclaimer agar kerja keras lagi supaya bisa naik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Yang WDP harus tingkatkan lagi biar dapat WTP,” ujarnya.
Assagaff lantas berjanji, bagi kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP, pada saat HUT Provinsi Maluku pada tanggal 19 Agustus nanti, akan mendapatkan penghargaan dari gubernur.
Tiga kabupaten yang masih disclaimer itu menurut Assagaff, yaitu Buru Selatan, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru. Dua dari tiga kabupaten ini, Bupatinya masih baru.
“Meraih opini WTP itu, intinya pengelolaan keuangan negara yang ada di Maluku, atau keuangan di daerah, itu bisa dipertanggung jawabkan. Itu kuncinya,” terang Assagaff. Dia menambahkan, itu artinya bahwa aturan-aturan sudah ditaati. Pengelolaan sampai kepada masyarakat, dilakukan secara benar.
“Dan itu berarti di jajaran kita sudah bersih. Tapi tidak berarti bahwa itu jaminan. Tetapi ke depan, harusnya bagi provinsi yang sudah WTP artinya sudah tidak ada korupsi lagi. Dan kepemimpinan saya membuktikan kalau kami sudah teruji.
Lembaga independen pemerintah lah yang mengatakan itu,” pungkasnya.
