Ambon, Wartamaluku.com – Minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di Provinsi Maluku, disebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dana pembangunan yang tepat sasaran sampai di tingkat desa.
‘’Di tahun 2019, pergerakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita diperkirakan hanya berkisar antara Rp.400 milyar hingga Rp.500 milyar. Sedangkan total Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan masih tetap di bawah Rp.2 trilyun. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus mengoptimalkan perencanaan dana pembangunan ini tepat sasaran sampai di tingkat desa,’’ tandas Sahuburua, pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Maluku Tahun 2018, di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Selasa (3/4/2018).
Mengacu pada karakteristik wilayah yang berciri kepulauan yang didominasi lautan, kata Sahuburua, menggambarkan bahwa tantangan alam di Provinsi Maluku membutuhkan perhatian serius dalam perencanaan yang berkualitas.
Ini menurut dia, disebabkan karena masyarakat kita tersebar pada pulau-pulau kecil, dan di sisi lain alokasi anggaran pembangunan yang tersedia sangat terbatas. ‘’Pak Rudi (Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional), APBD kita hanya Rp.3 trilyun, dimana Rp.1,5 trilyun kita gunakan untuk belanja pegawai dan Rp.1,5 trilyun digunakan untuk membangun 1.340 buah pulau, 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan dan 1.198 desa, 33 kelurahan,” paparnya.
Sahuburua menegaskan, gubenur dan wakil gubenur dari surga sekali pun, belum tentu akan mampu membangun daerah ini dengan nilai yang begitu kecil. Menurutnya, keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, mengharuskan kita berkolaborasi memanfaatkan sumber pembiayaan lain, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki berbagai BUMN yang beroperasi di Maluku. ‘’Sebagai gambaran pada tahun 2017, total alokasi dana CSR yang digelontorkan ke Maluku sebesar Rp.20 milyar rupiah,” ungkap Sahuburua.
Untuk itu, Sahuburua, mengajak bersama manggurebe maju, dengan fokus pada delapan (8) prioritas pembangunan dan 57 program prioritas, serta diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dapat merumuskan berbagai kegiatan prioritas dalam forum rapat koordinasi teknis yang berlangsung Selasa (3/4/2018) hingga Rabu (4/4/2018) ini.
Namun demikian, kata Sahuburua, tantangan ini harus bisa dijawab dengan bekerja sungguh-sungguh. ‘’Bekerja, bekerja, bekerja sesuai dengan semboyan dari Presiden Jokowi. Dan harapan saya, kepada bapak-bapak para kepala dinas, pimpinan badan dan lembaga untuk melakukan tugas dengan baik, karena apapun yang terjadi keberlanjutan pembangunan ini untuk kepentingan anak cucu kita diwaktu yang akan datang,’’ ujarnya mengingatkan.
