Ambon, Wartamaluku.com – DPRD Provinsi Maluku menilai kebijakan pemerintah terkait program BBM (Bahan Bakar Minyak) satu harga, belum merata di seluruh wilayah di Maluku. Karena itu, lewat kunjungan kerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama atau yang biasa disapa Ahok, pada Senin (1/11/2021) di Maluku bisa memperhatikan hal tersebut terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau (3T) khususnya di Maluku Barat Daya (MBD).
“Sebagai salah satu BUMN yang bergerak pada bidang minyak bumi dan gas. PT Pertamina (Persero) juga telah komitmen untuk terus meningkatkan pemerataan energi di pelosok negeri melalui Program BBM Satu Harga. Untuk memberikan keadilan energi sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan energi di sepanjang wilayah terdepan Indonesia,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias kepada wartawan di kantor DPRD Maluku Senin (1/11/2021).
Olehnya itu dengan adanya kunjungan Ahok di Kota Ambon, jangan hanya untuk melihat sejumlah pembangunan Pertamina di Maluku tetapi juga bisa mendengar masukan dari berbagai keluhan dari masyarakat wilayah 3T yang sulit mendapat BBM , apa lagi dengan kondisi harga yang masih cukup tinggi.
“Masyarakat Maluku sangat merindukan sosok Pimpinan seperti pak Ahok, karena itu harapannya kehadiran beliau di Ambon, jangan cuma untuk meninjau proyek-proyek yang sedang di bantuan Pertamina, tapi kehadiranya dapat menjawab keluhan masyarakat 3T di Maluku,” tandas Yermias.
Itu karena kelangkaan BBM sering terjadi dirasakan masyarakat 3T terlebih khusus di MBD, selain langkah harga BBM juga terbilang yang paling termahal di Indonesia.
Diharapkan kehadiran Ahok, ada efeknya untuk masyarakat Maluku, khususnya masyarakat pinggiran seperti, masyarakat yang ada di Pulau Lirang, Wetar, Marsela, Sermatang, Luang, mereka itu masih kesulitan BBM dan kalau di Moa sudah agak lumayan, meskipun harganya melonjak, tapi masyarakat yang tadi kami sebutnya itu sangat sulit dapat BBM.
Kelangkaan BBM lanjut Yermias, sangat dirasakan masyarakat Moa pada umumnya, selain belum memiliki Depot BBM, Supply BBM langsung diambil dari Pertamina Ambon hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Hal ini juga sama seperti apa yang dirasakan masyarakat di kepulauan Aru dan sekitarnya, termasuk juga di Maluku Tengah (Malteng) dan sebagian di Seram Bagian Timur (SBT) dan KKT.
“Bayangkan masyarakat nelayan kita yang ada di wilayah pinggiran itu, hidupnya tidak pernah terangkat, berubah statusnya, karena mereka mendapat BBM yang agak sulit, sehingga para nelayan kesulitan untuk melaut, untuk mendapat ikan sebagai sumber pendapatan dari hasil jualannya,”terangnya.
Selaku anggota DPRD, ada laporan dari pemerintah terhadap berbagai persoalan kelangkaan BBM dan BBM Satu Harga dengan adanya kunjungan Komut Pertamina di Kota Ambon .
Selaku representatif masyarakat MBD, kata Yermias, kalau dirinya sangat heran dan bingung kenapa BBM jenis Pertamax harus lebih genjot berada di MBD, dibanding pendapat masyarakat masih dibawa rata-rata terendah, tapi dipaksakan untuk menggunakan BBM jenis tersebut.
“Kalau memang premium mau dihapus harus ada Pertalite, jangan dipaksakan menggunakan BBM yang harganya jauh lebih mahal seperti Pertamax, “cetusnya. (WM)
