Ambon, Wartamaluku.com – Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua mengajak seluruh masyarakat di daerah ini, yang sudah punya hak pilih, untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 27 Juni 2018 esok.
“Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, saya minta gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing,” ujar Wagub Sahuburua, usai pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama rombongan di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Selasa (26/6).
Dia mengingatkan, jangan sampai meninggalkan kesempatan ini, karena sebagai warga negara semua punya hak untuk menentukan masa depan, dengan memilih pemimpin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 ini.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono katakan, pertemuan yang dilakukan pihaknya ini secara serentak dilakukan oleh DPD pada 34 provinsi di tanah air, terkait dengan fungsi pengawasan dan sesuai dengan amanat konstitusi maupun undang-undang.
“Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan kami, melalui rapat dengar pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Panglima TNI, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu) RI, termasuk Kepala Badan Intelejen Negara (BIN),” tutur Nono.
Sebelum turun pada hari “H” nanti, Nono menyebutkan, pihaknya juga melakukan peninjauan lapangan dengan sampel dibagi tiga kawasan, yaitu di kawasan barat, kawasan tengah dan kawasaan timur. “Hari ini kita melakukan rapat kerja dengan Wakil Gubernur dengan semua stake holder yang ada, dan besok kita akan turun ke lapangan,” terangnya.
Ditanya soal netralitas aparat, menurut Nono, secara nasional bisa dilihat, misalnya tindakan Kapolri kepada semua anggotanya. “Dan saya kira TNI juga menyesuaikan. Tinggal nanti kita lihat Aparat Sipil Negara (ASN) seperti apa netralitasnya. Saya juga mengajak masyarakat dan teman-teman media untuk ikut mengawasi, jangan sampai ada aparat, baik itu Polisi, TNI dan ASN yang tidak netral. Tadi Wagub, Pangdam, dan pihak Polda juga menyatakan itu,” pungkasnya.
Selain itu, Anggota DPD Jhon Pieris juga menambahkan ada beberapa temuan di masyarakat Seram Bagian Barat yang sampai hari ini belum memiliki KTP Eletronik.
“Sudah bertahun – tahun mengurus KTP tetapi sampai hari ini belum ada”. Seperti di desa sawari, kaibobo, sukaraya, waraka, eti, lomalin, ohaten, eniari, ketapang, loki dan taniwel.
Di sebelas desa tersebut meskipun tidak memiliki KTP namun ada jalan keluar dari Ducapil dengan memilih menggunakan Surat Keterangan (Suket).
Pieris juga menghimbau sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dirinya minta masyarakat mengunakan hak pilih dengan baik, memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing,” ujar Senator Maluku ini. (WM)
