Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku Murad Ismail, Selasa (3/10/2020), membuka dengan resmi Rapat Gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Provinsi Maluku Kabupaten/Kota dalam rangka membahas persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serntak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Pembukaan Rakor Forkopimda bersama bupati/walikota se-Maluku bersama penyelenggara pilkada di pusatkan di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku.
Pembukaan ditandai pemukulan tifa oleh Gubernur Maluku didampingi unsur Forkopimda Maluku diantaranya, Kajati Maluku Rorogo Zega, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan Leonard de Fretes, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema dan Danlantamal IX Ambon Laksamana Pertama Eko Jokowiyono dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.
Gubernur pada kesempatan itu, mengapresiasi kesediaan para peserta yang menghadiri Rapat bersama Forkompinda ini.
Mantan dankor Brimbob Polri ini berharap, melalui forum ini dapat terjalin sinkronisasi dan koordinasi.
“Jadi bukan hanya untuk saling memahami, tetapi yang terpenting adalah semuanya dapat diimplementasi demi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kita lebih giat lagi meningkatkan kinerja kita, serta terus lakukan pemantauan di masyarakat,” imbau Gubernur.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku memandang perlu melaksanakan rapat dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap segenap jajaran terkait, guna memaksimalkan semua potensi secara optimal, cermat dan efisien untuk menyukseskan semua agenda nasional maupun daerah.
“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka saudara Bupati dan Penjabat Bupati, wajib memberikan bantuan dan fasilitas yang terukur terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan,” kata Gubernur mengingatkan.
Gubernur juga berharap, TNI/Polri membantu mewujudkan sinergitas terhadap berbagai kerawanan di seluruh wilayah Maluku, terutama di empat kabupaten penyelenggara pemilihan kepala dan wakil daerah.
“Saya ingatkan bahwa masalah menonjol yang perlu segera diantisipasi dan mendapat perhatian kita bersama, salah satunya faktor politik dan hukum yang bisa saja timbul. Misalnya mengenai data daftar pemilih tetap, laporan masyarakat dan dorongan pihak yang tidak puas dengan hasil proses pilkada,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara Pemda, TNI-Pollri dan pihaknya terus dilakukan.
“Sampai hari ini tidak ada masalah. Teman-teman penyelenggara dalam satu komando tertib. Dalam artian segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik PKPU, pedoman teknis dan seluruh surat edaran, ditaati dan dipatuhi,,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely. Dirinya mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan Gakumdu, khususnya Gakumdu Provinsi yang akan mengantisipasi dugaan pelanggaran yang akan terjadi di daerah perbatasan seperti Kabupaten Buru dan Buru Selatan, SBT dan Malteng dan kawasan perbatasan lainnya.
“Hal ini, kemungkinan besar akan terjadi. Termasuk pergerakan masif ASN untuk mendukung pasangan calon,” katanya.
Untuk netralitas penyelenggara pemilu, lanjut Ely, pihaknya telah berupaya maksimal bila netralitas telah menjadi hal penting bagi Bawaslu.
“Ada beberapa yang melakukan dugaan pelanggaran sudah diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sudah ada di hukum, diberhentikan dan diberi peringatan keras. Secara keseluruhan, kami telah siap melakukan proses pengawasan,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Jan Leonard de Fretes, yang hadir mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol. Baharuddin Djafar, mengaku, telah mengingatkan beberapa kali perihal netralitas kepada anggota polisi di empat Kabupaten pelaksana pemilu.
“Informasi yang didapat perihal pemilu akan ditindaklanjuti untuk mengingatkan anggotanya,” kata Wakapolda.
Sementara itu, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema juga mengatakan, netralitas menjadi kunci utama. (**).
