Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku, Said Assagaff menjadi inspektur pada apel upacara Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018, yang digelar jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, di Lapangan Upacara Polda Maluku, Kawasan Tantui Ambon, Rabu (19/9/2018).
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Assagaff menyampaikan amanat tertulis dari Kepala Kepolisian (Kapolri) Jend. Pol. Tito Karnavian.
Menurut Kapolri, apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019, bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan.
“Dengan demikian, Pemilu Tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai,” tandasnya.
Dia katakan, Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut, lanjut Kapolri, diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaran berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat dimuka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih kepala daerah, anggota legislative, serta pemilihan presiden dan wakil presiden,” paparnya.
Pemilu Tahun 2019, disebut Kapolri, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4%.
“Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namum juga agar bisa tetap bertahan atau survive,” terangnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kacamata Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menurut Kapolri, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri dalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itulah, lanjut dia, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 diseluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personal Polri.
Lebih jauh dia katakan, operasi yang diselenggarakan ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat Polres.
Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri menekankan, bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai.
“Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan, selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu Tahun 2014 serta Pilkada Serentak Tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu Tahun 2019,” tegasnya.
Untuk itu Kapolri memberi penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni, Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar, dan damai.
“Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,” jelasnya.
Selanjutnya, sebut dia, kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upayah pencegahan dan penenganan secara dini, dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa penduduknya, Pemda, Media, Tokoh Masyarakat, serta Pengawas Pemilu Independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Masih kata Kapolri, gelorakan deklarasi Pemilu Damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen–elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
“Serta lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana pemilu yang diselenggarakan melalui sentra gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif,” tandas Kapolri.
