Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku Murad Ismail memastikan penanggulangan pengangguran dan kemiskinanan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah Maluku pada tahun 2021.
Alasan ini yang menjadikan peran Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, terus dilakukan.
“Pengangguran masih menjadi permasalahan serius di setiap daerah, untuk dituntaskan pemerintah, termasuk di Maluku,” kata Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kasrul Selang saat membuka Rapat Forum SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Maluku, di lantai 3 Dinas Nakertrans Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (27/2/2020).
Dijelaskan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku per Agustus 2019, jumlah pengangguran di Maluku sebanyak 54.575 orang. Meski begitu, jumlah pengangguran di tahun kemarin telah berkurang, ketimbang angka pengangguran di tahun 2018. Di tahun 2018, orang Maluku yang menganggur sebanyak 54.891. Itu berarti, di tahun 2019, sebanyak 316 orang telah mendapatkan pekerjaan.
“Hal ini mempengaruhi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,27 persen pada Agustus 2018 menjadi 7,08 persen di Agustus 2019. Kita tahu, bila kemiskinan merupakan akumulasi dari kurangnya kesempatan kerja. Olehnya itu, peran Dinas Nakertrans sangat penting dalam mendata lapangan kerja melalui Bursa Kerja atau Karir,” jelasnya.
Menurut gubernur, perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, TPT cenderung alami penurunan namun masih diatas rata-rata skala nasional. Menyikapi hak ini, perlu ada upaya sikap dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah.
“Hal ini, untuk menghadapi operasional Blok Masela serta tingginya kompetisi dalam era globalisasi,” ujarnya.
Selain itu, Sekda juga membuka resmi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Hotel Manise, pukul 09.00 WIT.
Dalam acara itu, Sekda mengatakan, potensi Sumber Daya Alam (SDA) Maluku sektor perikanan, perkebunan, pariwisata, pertambangan dan sektor lainnya cukup besar. Namun di sisi lain, minat Investor untuk berinvestasi di Maluku masih saja rendah.
“Tahun 2019 terdapat 39 proyek. Nilai realisasi investasinya sebesar Rp 778,340,100,000 (778,3 Milyar). Proyek ini terdiri dari 16 investasi PMA senilai Rp 495,1 Miliar dan 24 investasi PMDN sebesar Rp 283,1 Miliar,” katanya.
Alhasil, lanjut dia, nilai realisasi dari investasi ini menduduki posisi terakhir dari 34 provinsi se-Indonesia. Sekaligus dibawah target yang ditetapkan BKPM RI sebesar Rp 7,61 Triliun.
Sekda menambahkan, untuk meningkatkan penanaman modal, ada berapa kebijakan yang perlu dilakukan. Yakni menciptakan iklim investasi, memberikan pelayanan one stop service, penyediaan infrastruktur, peningkatan profesional ASN perihal perizinan, meningkatkan pengawasan dan lainnya.
“Saya berharap, Rapat Forum ini dapat melahirkan konsep, ide dan gagasan kontekstual sesuai tujuan rapat ini, agar target investasi senilai Rp 5,16 Triliun di tahun 2020 dapat tercapai. Bila tercapai, maka pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan turun dan penyerapan tenaga kerja di Maluku,” tambahnya. (**).
