Ambon, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyatakan siap mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp50 miliar hingga 100 miliar untuk menangani Coronavirus Diseasi-19 (Covid-19) atau Virus Corona yang kini telah menjadi pendemi global.
Karena itu, sejumlah proyek yang statusnya tidak terlalu urgent dan mendesak untuk dikerjakan, akan ditunda pekerjaannya. Pemerintah merasa khawatir andai proyek diutamakan, namun masyarakat menjadi tidak bisa diselamatkan.
“Saya sudah bicara dengan Sekda, saya akan siapkan sekitar Rp50-100 miliar untuk masalah Covid-19. Jadi, kalau ada proyek yang tidak terlalu mendesak dan penting, akan kita kita hentikan. Kita takut, jangan sampai proyek yang kita utamakan, tapi masyarakat menjadi susah. Saya tidak mau, dan saya tidak mau ambil resiko,” kata Murad sebelum melepas sejumlah anggota TNI/Polri, Pemadam Kebakaran (Damkar) dan PMI Maluku untuk melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Ambon, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Selasa (31/3). Pelepasan berlangsung di Lapangan Merdeka, Kota Ambon.
Murad mengatakan, sudah banyak langkah yang telah pemerintah ambil, salah satunya termasuk mengeluarkan Maklumat Gubernur. Begitupun imbauan kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan untuk tidak pulang kampung, bila mereka benar-benar menyayangi keluarga dan masyarakat Maluku secara luas.
“Adanya virus mematikan ini, biasanya dia masuk dari luar negeri atau dalam negeri, dimana daerah itu sudah terinveksi virus,” katanya.
Murad lantas mengimbau kepada masyarakat Maluku yang ada di perantauan agar urungkan niat mereka untuk pulang kampung. Paling penting saat berada di rumah, lanjut dia, mereka mengikuti aturan dan petunjuk yang ada di lingkungan masing-masing, termasuk taat pada aturan dan kebijakan dari pemerintah.
“Saya lihat, masyarakat Maluku masih belum terlalu sadar bahwa bahaya Virus Corona ini paling mematikan. Sudah tembus 210 negara yang telah terjangkit virus ini,” katanya mengingatkan.
Menurut dia, pihaknya saat ini hanya menunggu perintah dari Presiden RI, meskipun Presiden sebelumnya telah mengintsruksikan kepada seluruh Gubernur perihal pembatasan akses dari dan luar jalur transportasi ke suatu wilayah. Bila nantinya ada perintah dari Presiden untuk melakukan lockdown, maka akan ada kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kalangan bawah.
“Kita tinggal menunggu saja perintah dari Presiden RI Bapak Joko Widodo. Pak Presiden telah menyampaikan kepada para kepala daerah, tolong dibatasi semua. Nanti kalau memang betul-betul kita lockdown untuk daerah Maluku, bukan lockdown dari luar, tapi masyarakat kita yang ada di dalam ini. Tentunya akan ada kebijakan dari pemerintah untuk orang-orang susah, miskin, terutama tukang ojek, sopir angkot, tukang becak dan pegawai yang bekerja di perhotelan dan toko. Mereka akan kita beri santunan beberapa bulan kedepan. Dengan hitungan per hari. Kita tunggu saja perintah,” tandasnya.
Terkait dengan itu, mantan Komandan Koprs Brimob Polri ini telah memerintahkan kepada Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, dan seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, bila ada proyek yang tidak signifikan untuk kebutuhan saat ini, maka dipending dulu.
“Kita batasi sehingga persediaan kita dalam rangka menjamin masyarakat Maluku untuk aman dari virus, dan bisa makan, bisa kita siapkan nanti,” ujar Murad. (**).
