Bogor, Wartamaluku.com – Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan komitmennya untuk mendukung lima program prioritas pembangunan nasional di Maluku.
Menurutnya, lima program prioritas pembangunan yang menjadi agenda besar Presiden RI Joko Widodo itu, sebenarnya juga adalah solusi untuk Maluku bangkit dan bisa mengejar ketertinggalannya selama ini.
“Sebagai Gubernur Maluku, saya siap mendukung dan mengamankan lima program prioritas yang menjadi fokus pembangunan Pak Presiden untuk lima tahun kedepan,” kata Murad di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimnda tahun 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).
Sesuai arahan Presiden, lanjut Gubernur, lima program prioritas pembangunan nasional yang harus ditindaklanjuti di daerah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Misalnya pembangunan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau mempermudah regulasi untuk kepentingan investasi dan membuka lapangan pekerjaan, itu juga menjadi fokus kita di daerah. Karena itu, visi besar Pak Presiden juga menjadi visi saya untuk membangun Maluku,” tandasnya.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan dan arahannya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda menegaskan, pada periode kedua masa pemerintahannya ini, dirinya akan fokus pada lima program prioritas pembangunan yang siap dijalankan dalam lima tahun ke depan. Pertama, pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dikatakannya, hal itu tidak akan diraih dengan cara-cara lama, melainkan cara-cara baru, seperti kerja sama dengan industri dan penggunaan teknologi. Kedua, meneruskan pembangunan infrastruktur terutama yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja dan akselerasi nilai tambah ekonomi.
Ketiga, menyederhanakan dan memangkas regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Investasi yang membuka lapangan pekerjaan, lanjut dia, juga harus digenjot dan direalisasi.
“Masing-masing UU itu akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Perizinan dan regulasi harus dipermudah, setiap investasi juga harus melibatkan pelaku usaha lokal,” katanya mengingatkan.
Prioritas Keempat, lanjut Presiden, dirinya akan melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memotong prosedur yang panjang. Dirinya juga akan mendorong adanya jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Kelima, dirinya akan meneruskan transformasi ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.
Presiden memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. Menurutnya, Rakornas kali ini merupakan yang terlengkap dan terpenting selama ini. “Rakornas ini sangat penting karena menghadirkan seluruh kepala daerah, sampai unsur Forkopimda yaitu DPRD, TNI, polri, sampai kejaksaan,” katanya.
Menurutnya, pertemuan yang menghadirkan seluruh unsur pemerintah daerah tersebut merupakan ide yang cemerlang karena memang dibutuhkan untuk penyamaan visi pembangunan. “Lima visi pembangunan yang menjadi fokus prioritas pembangunan harus mampu diimplementasikan dari tingkat pusat sampai daerah,” tandasnya.
Rakornas Pempus dan Forkopimda yang dibuka Presiden ini dihadiri lebih dari 3000 peserta, mulai dari kepala daerah gubernur dan bupati walikota, Ketua DPRD provinsi dan kabupaten kota, Pangdam, Dandim, Dandrem, Kapolda, Kapolres, Kajati hingga Kajari seluruh Indonesia. Kegiatan Rakornas juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan KPK, Kapolri, Panglima TNI dan Pimpinan Lembaga setingkat Menteri.
Rakornas yang mengangkat tema “Sinergi Untuk Indonesia Maju” itu dibagi dalam delapan sesi. Setiap sesi diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga negara untuk memaparkan pokok-pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. (**)
